Pemprov Sumut Siapkan Rp 430 M untuk Pemulihan Pascabencana

Medan(harianSIB.com)

Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar.

Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.

Baca Juga:

• Wagub Surya Ikuti Rakor Pemulihan Pascabencana Sumatera Bersama Mendagri

"Kita akan lalukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana," kata Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (12/1/2026).

Selain itu Bobby Nasution juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.

"Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB, bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.

"Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak," kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.

Baca Juga:

• Kunjungi Toko Merchandise PSMS, Gubernur Bobby Harapkan Peningkatan Pemasukan Klub

"Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik," kata Tito Karnavian.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan walikota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut. (*)

Wagub Surya Ikuti Rakor Pemulihan Pascabencana Sumatera Bersama Mendagri

Wali Kota Mahyaruddin Tegaskan Peringatan Hari Jadi Kota Tanjungbalai Digelar Sederhana

Kapolres Pematangsiantar Pimpin Rakor Lintas Sektoral Ops Lilin Toba 2025

Pemkab Tapteng Perpanjang Masa Tanggap Darurat

Jelang Nataru, Pemko Tanjungbalai Ikuti Rakor Virtual Bersama Mendagri Tito

HUT ke-75, Rahmat Shah Dilantik sebagai Presiden SEAZA dan Tutup Rakornas PKBSI 2025