DPRD Kota Medan Soroti Bangunan Tanpa PBG, Antonius Tumanggor Desak Penindakan

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menyoroti maraknya bangunan di Kota Medan yang hanya mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Politisi Partai NasDem yang duduk di Komisi 4 itu menegaskan, KRK bukanlah izin mendirikan bangunan, melainkan hanya panduan sebagai salah satu syarat pengurusan PBG.

"Banyak bangunan seolah-olah sudah resmi karena memegang KRK, padahal itu bukan izin. Saya minta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkimcikataru) beserta Satpol PP tidak main mata. Segera lakukan penindakan terhadap bangunan yang melanggar roilen dan tidak memiliki izin," ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Menurut Antonius, di wilayah Kecamatan Medan Petisah, khususnya Kelurahan Sekip, kerap ditemukan bangunan yang berdiri tanpa PBG, bahkan diduga melanggar garis sempadan bangunan (roilen).

Baca Juga:

• Antisipasi LPJU Padam di Bulan Puasa, Mobil Tangga Harus Ada Tiap Kecamatan

Ia juga mempertanyakan sikap aparat yang dinilai belum tegas dalam menindak bangunan bermasalah.

"Saya mau katakan siapa sebenarnya pembackup bangunan itu dan kenapa pihak Satpol PP Kota Medan seolah enggan memberikan tindakan. Jangan bangunan kecil cepat ditindak sementara bangunan besar tidak berani. Ada apa?" tegasnya.

Antonius menambahkan, setiap pengurusan PBG berdampak pada penerimaan retribusi daerah yang masuk ke kas pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau masyarakat mengurus PBG, ada retribusi yang disetorkan. Itu masuk ke PAD untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kalau dibiarkan bangunan tanpa izin, berarti ada potensi kebocoran PAD," katanya.

Ia meminta Perkimcikataru dan Satpol PP Kota Medan menunjukkan ketegasan demi menjaga wibawa Pemerintah Kota Medan serta mencegah kebocoran PAD dari sektor perizinan bangunan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Perkimcikataru maupun Satpol PP Kota Medan terkait pernyataan tersebut. (**)

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan

Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar

Sejumlah Anggota DPRD Medan dan Staf Diperiksa BPK