BBPOM Medan Gelar Forum Konsultasi Publik, Evaluasi Standar Layanan

Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi S.Sos, M.SP, menegaskan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan prinsip layanan prima (service excellent).

"Pelayanan publik tidak cukup hanya baik, tetapi harus unggul. Good is not enough. Harus ada komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan," ujarnya.

Herdensi menjelaskan, layanan prima mencakup tiga unsur utama, yakni sikap (attitude), perhatian (attention), dan tindakan (action). Sikap ramah dan empati menjadi dasar interaksi, perhatian diwujudkan dengan mendengarkan keluhan secara serius, dan tindakan berupa solusi yang cepat serta tepat.

Ia juga menekankan pentingnya standar layanan yang jelas seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk kejelasan waktu tunggu, biaya, prosedur serta ketersediaan fasilitas pendukung.

"Prosedur tidak boleh berbelit-belit. Pelayanan harus cepat, tepat, responsif, empatik dan transparan," tegasnya.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen review dan standar pelayanan publik. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Polda Sumut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, YLKI Sumut, DPRD Sumut serta unsur terkait lainnya. (**)

PPDB Online 2018, Ombudsman Sumut Ingatkan Kepsek Harus Berani Tolak Siswa Titipan Pejabat

Diduga Memproduksi Mi Formalin, 4 Tempat Berbeda di Siantar-Simalungun Digerebek BBPOM Medan

BBPOM Medan Musnahkan Produk Makanan dan Suplemen Ilegal Bernilai Rp 1,3 Miliar

Deliserdang Raih Penghargaan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Penjelasan Kepala Ombudsman Sumut Soal Nama Guru SMAN 13 Medan yang Diancam Dibunuh

Ketua YLKI Sumut Sesalkan Kenaikan Tarif Listrik