Warga Medan Kirim Surat Protes ke Wali Kota, Tolak Surat Edaran Larangan Berdagang Daging Babi

Medan(harianSIB.com)

Sejumlah warga menamakan diri dari Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan mengirimkan surat protes ke Kantor Wali Kota Medan, Senin (23/2/2026).

Surat protes itu menentang Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor : 500.7.1/1540, tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah dan penjualan daging babi di wilayah Kota Medan tertanggal 13 Februari 2026 lalu.

Surat yang ditandatangani oleh perwakilan warga ini menyatakan bahwa larangan tersebut dianggap tidak adil dan merugikan pedagang dan konsumen daging babi.

Surat yang dikirim Itu juga menyampaikan sikap bahwa warga menghormati upaya pemerintah Kota Medan dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keharmonisan sosial di Kota Medan. Namun demikian, mereka menilai bahwa surat tersebut berpotensi membatasi hak warga negara dalam menjalankan usaha yang sah serta menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok usaha tertentu yang hanya menyasar pada pedagang non halal saja seperti berdagang daging babi, anjing dan ular.

Baca Juga:

• SE Wali Kota Medan Terkait Daging Non Halal Jangan Jadi Sumbu Sensitivitas Baru

Aliansi itu juga menyebutkan Surat Edaran Wali Kota Medan itu berbau rasis dan intoleran, hingga memicu konflik horizontal antar umat beragama dan menggangu keberlangsungan ekonomi masyarakat terutama pedagang kecil dan pelaku UMKM.

Bahkan SE Wali Kota Medan itu juga dianggap mengurangi akses konsumen terhadap komoditas yang legal yang dilindungi hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 28 D ayat(1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil.

Aliansi pedagang dan konsumen daging babi ini menilai bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali secara menyeluruh dengan melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak.

Aliansi warga ini berpandangan bahwa kebijakan tersebut dilakukan tanpa pendekatan, sosialisasi yang berpotensi membatasi ruang usaha yang tidak proporsional.

Sehubungan dengan hal tersebut, aliansi warga ini secara tegas menyatakan menolak surat edaran yang dimaksud dan meminta kepada Wali Kota Medan untuk mencabut surat edaran tersebut dan merevisinya dengan melibatkan perwakilan pedagang dan konsumen dalam proses dialog terbuka.

"Kami merasa diskriminatif dengan adanya larangan ini. Kami meminta Wali Kota Medan untuk mencabut SE tersebut," ujar Koordinator Jhon Kennedy Simangunsong perwakilan warga dalam surat tersebut.

Warga juga meminta agar WaliKota Medan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebebasan beragama dalam membuat keputusan.

Surat protes ini diterima oleh Putri selaku petugas bagian umum di Kantor Wali Kota Medan dan akan diproses lebih lanjut. (**)

Viktor Silaen Minta Pemko Medan Penertiban Penjual Daging Non Halal Jangan Diskriminatif

Bangunan Pasar Sambas DinilaiTak Layak, Pemohon Eksekusi Khawatirkan Keselamatan Pedagang

Pedagang Pasar Sambas Tolak Pengosongan Kios, Soroti Sengketa Lahan

Pengosongan Lapak Pasar Sambas Ditunda hingga Idul Fitri, Pedagang Apresiasi DPRD Medan

Satlantas Polres Tanjungbalai Imbau Pedagang Tidak Berjualan di Badan Jalan

DPC PDIP Medan Usul Relokasi Pedagang Pasar Sambas Ditunda Hingga Usai Lebaran