ATR Sumut Minta Polemik Surat Edaran Wali Kota Medan Disikapi Bijak

Medan(harianSIB.com)

DPW Sopo ATRestorasi Bersatu Sumut menyikapi polemik Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengolahan limbah penjualan daging non halal di Kota Medan. Organisasi tersebut meminta masyarakat membaca isi surat secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPW ATRestorasi Sumut, Antonius Devolis Tumanggor, didampingi Sekretaris Umum Edison Sibagariang, Wakil Ketua Drs Helpon Manurung serta pengurus lainnya dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026), di Sekretariat ATRestorasi Sumut, Jalan Karya Mesjid, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

Antonius yang juga Anggota DPRD Kota Medan mengatakan, kegaduhan muncul karena surat edaran dibaca "sepenggal-sepenggal" atau tidak secara menyeluruh.

"Alangkah baiknya baca surat edaran itu sepenuhnya, jangan setengah-setengah dan pahami dengan baik. Surat itu untuk menata semua pedagang, tidak hanya pedagang non halal," ujarnya.

Baca Juga:

• Dagangan Daging Babi Bersih dari Limbah, Tuduhan Wali Kota Rico Waas Keliru, GAMKI Minta Surat Edaran Dicabut

Menurutnya, Kota Medan selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman etnis yang hidup berdampingan secara harmonis. Karena itu, ia berharap polemik tersebut tidak merusak kondusivitas yang sudah terjaga.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPW Sopo ATRestorasi Bersatu Sumut, Edison Sibagariang, menuturkan pihaknya menyampaikan empat poin pernyataan sikap. Salah satunya, meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyosialisasikan surat edaran tersebut secara masif.

"Kami akan menyampaikan usulan ke Wali Kota Medan dengan harapan polemik ini bisa diredam dan Medan tetap kondusif," kata Edison.

Ia menilai pro dan kontra terjadi karena sebagian warga memahami informasi tidak secara utuh, sehingga muncul anggapan Pemko Medan melarang penjualan daging non halal seperti babi, anjing, ular dan lainnya.

Untuk itu, ATRestorasi mendorong Pemko Medan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan media massa dalam sosialisasi kebijakan tersebut. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pedagang disediakan tempat berjualan yang layak, mudah dijangkau konsumen, serta penerapan retribusi yang wajar.

"Kami mendukung pelaksanaan surat edaran itu diterapkan dengan baik, humanis dan edukatif sehingga tidak ada kesan tebang pilih. Dengan demikian akan tercipta Kota Medan yang bersih, rapi dan kondusif sesuai tagline Medan untuk Semua, Semua untuk Medan," ujarnya.

Edison juga mengimbau masyarakat, khususnya pedagang yang terdampak, untuk membaca dan memahami isi surat edaran secara menyeluruh.

"Substansi surat edaran itu bertujuan untuk penataan kota yang lebih indah dan rapi, agar kita bisa bersama-sama menikmati Kota Medan yang heterogen, bersih dan tertata," katanya.(**)

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

10 Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Tim Gabungan Pemko Medan

Tim Gabungan Pemko Medan ‟Tebas‟ 6 Reklame Bermasalah

800 Petugas Gereja Katolik Beroleh Honor dari Pemko Medan

Kadis Dukcapil: Blanko e-KTP Masih Kosong, Pemko Medan Butuh 101.000 Lembar