Banyak Bangunan Tanpa PBG, DPRD Medan Soroti Kebocoran PAD

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, menyoroti maraknya bangunan di Kota Medan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini dinilai berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.

"Di Kota Medan sangat banyak bangunan baru, baik rumah pribadi maupun properti skala besar, tapi banyak yang tidak memiliki izin PBG. Kalau pun ada yang mengurus, jumlahnya sangat sedikit," kata Paul kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Ia mengungkapkan, dalam sejumlah kasus ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan realisasi bangunan. Misalnya, izin diajukan untuk lima unit, namun dibangun hingga 20 unit. Bahkan, bangunan yang diizinkan dua lantai bisa berdiri menjadi tiga lantai.

"Ironisnya, bangunan sudah selesai tapi izinnya belum ada. Kita tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, apakah ada oknum yang 'main belakang'. Penindakan pun terkesan hanya 'ketok cantik', setelah itu dibiarkan sampai bangunan selesai," ujarnya.

Baca Juga:

• DPRD Medan Dorong Perda Larangan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini tidak sepenuhnya menyalahkan pemilik bangunan. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi 4 dengan sejumlah pengusaha, proses pengurusan PBG kerap memakan waktu hingga berbulan-bulan.

"Pengembang terikat dengan konsumen, sehingga pembangunan tetap berjalan meski izin belum terbit. Ini juga jadi persoalan yang harus dibenahi," katanya.

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan

Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar

Sejumlah Anggota DPRD Medan dan Staf Diperiksa BPK