Pemkab Deliserdang Minta Pengembang Cek RTRW Sebelum Beli Lahan

Lubukpakam(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) mengimbau pengembang perumahan maupun masyarakat yang ingin berinvestasi agar mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum membeli lahan. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari kerugian karena izin kegiatan ruang kabupaten (KRK) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak dapat diterbitkan.

Imbauan tersebut disampaikan Kadis CKTR Deliserdang Rachmadsyah dalam forum konsultasi publik penetapan standar pelayanan publik di Aula Cendana Kantor Bupati, Lubukpakam, Selasa (14/4/2026).

"Saya mengimbau kepada semua pengembang dan masyarakat bila hendak investasi di Kabupaten Deliserdang agar hati-hati membeli lahan. Cek dulu RTRW melalui aplikasi SiP3NTAR, Mal Pelayanan Publik, atau datang langsung ke Dinas CKTR," ujarnya.

Baca Juga:

• HBP Ke-62, Lapas Lubukpakam Razia Kamar Hunia, 3 HP dan 6 Sajam Disita

Menurut Rachmadsyah, selama ini masih banyak pengembang dan masyarakat yang baru mengecek status tata ruang setelah membeli tanah. Akibatnya, lahan yang dibeli ternyata masuk kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), kawasan irigasi, maupun zona lain yang tidak sesuai peruntukan.

"Prinsip yang salah itu beli lahan dulu baru cek RTRW. Seharusnya dicek dulu apakah bisa untuk perumahan atau industri, baru dilakukan pembelian tanah," katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan perubahan RTRW bersama konsultan. Masukan dari asosiasi pengembang maupun masyarakat akan dihimpun melalui forum diskusi guna penyempurnaan tata ruang daerah.

Dalam forum itu, Wakil Ketua Real Estate Indonesia Sumut Bidang Perizinan, Suwito, menanyakan kendala pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang meski PBG telah terbit.

Menanggapi hal itu, Rachmadsyah meminta pengembang menyampaikan surat resmi agar pihaknya dapat berkoordinasi dengan BPN dan menyiapkan dasar hukum berupa perda sehingga persoalan SHGB bisa dicarikan solusi.

Pada kesempatan tersebut, Kabid Bangunan Gedung sekaligus Pengawas SIMBG Melani Adam ST, Kabid Tata Ruang Ari Martiansyah ST, serta Sari Muda ST turut memaparkan standar pelayanan publik di lingkungan Dinas CKTR. Hadir pula perwakilan PDAM Tirta Deli dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan.(**)

Atlet Pematangsiantar Ikuti Kejurdasu Pencak Silat di Lubukpakam

Kejari Lubukpakam Dinas Pendidikan Gelar Gebyar Kreativitas Budaya untuk Anak SD dan SMP

Jonan Beberkan Dilema Pengembangan Energi Terbarukan di RI

Ganggu Estetika Kota Lubukpakam, Papan Reklame Dibongkar Satpol PP Deliserdang

Kapolres Deliserdang Tabur Bunga di TMP Lubukpakam

Belanja Narkoba, 2 Warga Lubukpakam Dibekuk Polsek Perbaungan