DPRD SU: Rencana Peleburan Nopol Kendaraan BB Jadi BK Menuai Pro Kontra

"Dari zaman penjajahan sudah ada Keresidenan Tapanuli. Jadi menurut hemat saya, tak cocoklah kalau disatukan," tegasnya sembari menambahkan, selain faktor identitas dan sejarah, juga mengingatkan potensi beban tambahan bagi masyarakat apabila di masa mendatang terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru di Tapanuli.

Sementara itu, Viktor Silaen juga kurang sependapat, jika plat BB dilebur menjadi BK, karena dalam waktu tidak lama lagi Provinsi Tapanuli akan terbentuk, setelah dibukanya moratorium pemekaran. Alangkah baiknya plat BB tersebut dipertahankan, sebagai identitas Provinsi Tapanuli, tidak usah lagi diutak-atik".

Menurut politisi Partai Golkar ini, jika tetap dilakukan peleburan, tentunya perubahan identitas kendaraan akan berdampak pada biaya administrasi baru yang kembali harus ditanggung masyarakat, termasuk biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Yang menjadi beban masyarakat lagi nantinya, jika kelak sudah jadi Provinsi Tapanuli yang merupakan cita-cita luhur masyarakat, malah jadi tambahan beban masyarakat lagi, bayar BBNKB lagi. Jadi biar sajalah tetap seperti sekarang, karena registrasinya masih sama, tinggal pembagian opsennya saja," pungkas Viktor Silaen.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Praktisi Hukum : Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Bisa Dilaporkan ke Polisi

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban