DPRD SU: Rencana Peleburan Nopol Kendaraan BB Jadi BK Menuai Pro Kontra

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut mengatakan, adanya wacana peleburan identitas nomor polisi (nopol) kendaraan antara plat BK dan BB di Sumut menuai pro kontra, karena rencana tersebut berpotensi memicu polemik, terutama di tengah masyarakat Tapanuli yang selama ini memiliki kebanggaan tersendiri menggunakan plat BB.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi C DPRD Sumut Lambok Andreas Simamora dan anggota dewan Dapil Tapanuli Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Kamis (21/5/2026) melalui telepon di Medan yang mengaku khawatir rencana peleburan plat BB itu justru menimbulkan keresahan karena menyangkut identitas dan sejarah masyarakat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.

"Kita khawatir itu jadi polemik, karena sejak dulu sudah ada residennya. Kami saja bangga pakai plat BB," ujar Lambok sembari menambahkan perbedaan identitas BK dan BB selama ini memang melahirkan paradigma tersendiri di tengah masyarakat.

Menurutnya, Plat BK yang identik dengan wilayah Medan dan sekitarnya kerap dianggap memiliki nilai lebih tinggi dibanding plat BB yang digunakan di kawasan Tapanuli.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta Pengawasan Laut Diperketat Usai Bea Cukai Ungkap Jalur Sabu

"Anggapan plat BB ini kendaraan capek, kendaraan daerah yang banyak menjelajah di kampung. Sementara plat BK dianggap kendaraan kota, sehingga paradigmanya lebih mahal," kata Ketua DPC Hanura Humbang Hasundutan tersebut.

Lambok juga menyinggung aspek historis penggunaan plat BB yang dinilai sudah melekat sejak lama di wilayah Tapanuli sejak masa kolonial telah memiliki identitas keresidenan tersendiri, sehingga kurang tepat jika dilebur menjadi satu identitas kendaraan.

"Dari zaman penjajahan sudah ada Keresidenan Tapanuli. Jadi menurut hemat saya, tak cocoklah kalau disatukan," tegasnya sembari menambahkan, selain faktor identitas dan sejarah, juga mengingatkan potensi beban tambahan bagi masyarakat apabila di masa mendatang terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru di Tapanuli.

Sementara itu, Viktor Silaen juga kurang sependapat, jika plat BB dilebur menjadi BK, karena dalam waktu tidak lama lagi Provinsi Tapanuli akan terbentuk, setelah dibukanya moratorium pemekaran. Alangkah baiknya plat BB tersebut dipertahankan, sebagai identitas Provinsi Tapanuli, tidak usah lagi diutak-atik".

Menurut politisi Partai Golkar ini, jika tetap dilakukan peleburan, tentunya perubahan identitas kendaraan akan berdampak pada biaya administrasi baru yang kembali harus ditanggung masyarakat, termasuk biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Yang menjadi beban masyarakat lagi nantinya, jika kelak sudah jadi Provinsi Tapanuli yang merupakan cita-cita luhur masyarakat, malah jadi tambahan beban masyarakat lagi, bayar BBNKB lagi. Jadi biar sajalah tetap seperti sekarang, karena registrasinya masih sama, tinggal pembagian opsennya saja," pungkas Viktor Silaen.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Praktisi Hukum : Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Bisa Dilaporkan ke Polisi

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban