Warga Perumahan Pondok Alam Deliserdang Korban Mafia Tanah Mengadu ke Presiden dan DPR RI

Senada dengan itu, Nasa selaku perwakilan konsumen mengatakan seluruh penghuni membeli rumah di Perumahan Pondok Alam dengan itikad baik, setelah memastikan legalitas dan dokumen kepemilikan telah sesuai aturan.

Namun, munculnya tuntutan pembatalan sertifikat membuat warga kini dihantui kecemasan kehilangan aset yang selama ini menjadi harapan hidup mereka.

"Kami membeli rumah dengan keyakinan bahwa semuanya sah secara hukum. Kalau sertifikat kami dibatalkan, maka kami yang menjadi korban. Kami mohon Presiden Prabowo turun tangan, karena kami sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke mana," katanya.

Selain menyurati Presiden dan Komisi III DPR RI, warga juga berencana membawa aspirasi mereka ke DPRD Sumatera Utara, agar hak-hak masyarakat kecil yang telah membeli rumah secara sah tetap mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Bagi warga Pondok Alam, persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah, tetapi menyangkut masa depan ratusan keluarga yang menggantungkan hidup dan harapan di rumah yang kini terancam kehilangan kepastian hukum.(*).

Kordinator Forum Pencerah PPP Batubara Protes Munas Muktamar Jakarta

Dukung Prabowo, PPP Muktamar Jakarta Siap Gerakkan Mesin Partai

Terbang Perdana Garuda dari Jakarta, Nias Selangkah Lebih Maju

Mukernas, Kader PPP Kubu Muktamar Jakarta Teriak ˋPrabowo Menangˊ

PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan OSO Jadi Caleg DPD

Emmi Silvia Tambun Juara Lomba Cerita Tanpa Alat Peraga di Jakarta