Analisis Media Sosial Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Mengemuka di Forum Komdigi APEKSI XVIII ‎

Sementara untuk kota-kota yang belum aktif menerapkan metode ini, Kementerian Komdigi berkomitmen memberikan dorongan nyata berupa pendampingan langsung dan pelatihan di masa mendatang.

‎

‎Menyambung hal tersebut, akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Josep J. Darmawan, M.A., menyoroti bahwa adopsi AMS menuntut perubahan paradigma kerja yang sistemik dan berkelanjutan. Menurutnya, tugas komunikasi publik bukan lagi sekadar mendistribusikan informasi searah, melainkan mendengarkan publik secara ilmiah.

‎

‎"Hal yang mendasar adalah adanya perubahan paradigma penting dalam komunikasi publik. Selama ini aktivitasnya lebih banyak mendistribusi, sementara sekarang kita harus berangkat dari ide dasar yang didasarkan pada pengamatan publik secara sistematis dan analitis," papar Josep.

‎

‎Josep mengingatkan pemerintah daerah agar pengiriman aparatur dalam pelatihan AMS tidak sekadar menjadi formalitas saja, "Bukan hanya sekali ikut pelatihan, lalu seolah-olah langsung bisa terus-menerus menghasilkan analisis. Harus dibentuk tim dengan personel, tugas, dan proses penguatan hasil analisis yang jelas," tegasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Berharap Pematangsiantar Miliki Kepala Daerah Defenitif Secepatnya