Usai Razia BNNK, Legalitas Diskotek Samudera Selatan Dipertanyakan

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Binjai, Bona Manuel Tarigan Sibero, belum memberikan tanggapan terkait legalitas operasional Samudera Selatan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum mendapat balasan.

Terpisah, Sekretaris Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kota Binjai, Khairudin Salim, mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Binjai terhadap keberadaan tempat hiburan malam yang diduga beroperasi tidak sesuai aturan.

"Sampai saat ini saya masih mempertanyakan izin hiburan malam di Kota Binjai. Kalau memang tidak memiliki izin yang sesuai, mengapa masih terus beroperasi selama bertahun-tahun, apakah ada oknum-oknum yang membekingi?" katanya.

Khairudin menilai persoalan hiburan malam tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga dampaknya terhadap persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras hingga rusaknya moral generasi muda.

Ia mengaku prihatin setelah razia BNNK Binjai menemukan banyaknya pengunjung usia muda yang terindikasi positif narkoba di lokasi tersebut pada razia Minggu (12/7/2026) dini hari kemarin.

"Kami meminta Pemko Binjai bertindak tegas dan menutup tempat yang diduga menyalahgunakan izin. Jangan sampai keberadaannya terus merusak generasi muda serta mencoreng citra Kota Binjai sebagai kota yang religius," tegas Khairudin.