Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 26 Juli 2026

Rahmansyah Sibarani Desak PT Pertamina Segera Akhiri Antrean BBM dan Evaluasi Perusahaan Pengangkut

Firdaus Peranginangin - Sabtu, 25 Juli 2026 16:40 WIB
324 view
Rahmansyah Sibarani Desak PT Pertamina Segera Akhiri Antrean BBM dan Evaluasi Perusahaan Pengangkut
Foto harianSIB.com/Firdaus
Rahmansyah Sibarani SH MH.

Rahmansyah juga menyoroti dugaan ketergantungan distribusi BBM kepada satu perusahaan pengangkut, yakni PT Elnusa. Apabila pengangkutan hanya bergantung pada satu perusahaan, gangguan operasional seperti kekurangan armada maupun sopir dapat menghambat distribusi BBM ke masyarakat.

"Jika benar pengangkutan hanya bergantung pada satu perusahaan, tentu harus dievaluasi. Jangan sampai ketika ada masalah pada sopir atau armada, distribusi BBM ke masyarakat ikut terganggu. Sistem distribusi harus memiliki solusi cadangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti," ujarnya.

Selain persoalan distribusi, anggota dewan Dapil Tapanuli ini juga menerima berbagai laporan mengenai dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi. Seperti, adanya kendaraan yang mengisi BBM dalam jumlah besar pada malam hari dan diduga dialihkan untuk kebutuhan industri. Bahkan, terdapat laporan mobil pikap mengambil BBM dari sejumlah SPBU pada tengah malam untuk dibawa ke kawasan industri.

Berkaitan dengan itu, Rahmansyah meminta Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh serta memperketat pengawasan mulai dari proses distribusi hingga penyaluran di SPBU.

"Informasi seperti ini tentu harus ditindaklanjuti agar tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan bisnis," kata Rahmansyah sembari menambahkan, sebagai bentuk keseriusan, DPRD Sumut memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Pertamina untuk mengakhiri antrean panjang BBM di Sumut.

Jika kondisi tersebut masih terjadi, tambahnya, Komisi E akan merekomendasikan kepada Pertamina Pusat agar General Manager PT Pertamina Sumbagut beserta jajarannya dievaluasi dari jabatannya, karena masyarakat tidak dapat memperoleh BBM dengan mudah atau harus antrean sampai mengular panjang.(*).

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut
REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri
Pemerintah Minta Harga BBM Nonsubsidi Turun
Kader MPI Diingatkan Jangan Jadi Provokator, Tapi Jadi Motivator Masyarakat
DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik
Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu
komentar
beritaTerbaru