Merasa Dirugikan Putusan Harta Bersama, Penggugat Tempuh Banding

Medan(harianSIB.com)

Kuasa hukum Linda selaku penggugat, Dr (C) Hadi Yanto menyatakan akan menempuh upaya hukum banding sekaligus berencana melaporkan H, selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 3141/Pdt.G/2025/PA.Mdn, ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait putusan perkara harta bersama tersebut.

Hadi mengatakan, rencana pelaporan itu dilakukan karena pihaknya menilai terdapat sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim yang dipimpin H yang tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Kami menghormati putusan pengadilan sebagai produk lembaga peradilan. Namun, karena masih tersedia upaya hukum, kami akan mengajukan banding. Selain itu, kami juga berencana melaporkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung karena menurut penilaian kami terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan," ujar Hadi di Medan, Senin (27/7/2026).

Salah satu keberatan yang disampaikan pihaknya berkaitan dengan penetapan tanah dan bangunan yang dijadikan usaha kafe di Jalan Willem Iskandar (Pancing) Nomor 5, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, sebagai harta bersama.

Baca Juga:

• Jaksa Absen, Sidang Pemeriksaan Kembali Perkara David Chandra di Pengadilan Tinggi Medan Ditunda

Berdasarkan Putusan Nomor 3141/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 25 Juni 2026, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dengan menetapkan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bersama serta memutuskan masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari objek sengketa.

Menurut Hadi, aset tersebut merupakan hibah dari orang tua Linda kepada anaknya pada tahun 2015 sehingga, berdasarkan penilaian pihaknya, tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Kuasa Hukum Minta Komisi Kejaksaan Melakukan Pengawasan

Polri Watch Siap Menjadi Kuasa Hukum Korban

Tim Kuasa Hukum dari LKBH FH-USU Minta Gakkumdu Tegakkan Hukum

Kuasa Hukum Paslon Toman Minta Polres Taput Tindak Pelaku yang Menyuruh Leonard Napitupulu

Kombatan dan Kuasa Hukum Djoss Mengadu ke Poldasu

Mengundurkan Diri Tapi Diloloskan Jadi Cabup, Kuasa Hukum Hary Nugroho Gugat KPU Batubara