Pimanta Soroti Anggaran Infrastruktur Langkat Tak Capai 40 Persen: Ini Kelalaian

Langkat(harianSIB.com)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Langkat yang juga Badan Anggaran, Drs. Pimanta Ginting, menyoroti anggaran infrastruktur yang dinilai belum memenuhi mandatory spending minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Pimanta kepada wartawan Jumat (11/9/2026) di ruang Fraksi PDIP mengatakan, tidak tercapainya 40 persen menurut pihaknya adalah akibat kelalaian.

Bukan tahun ini saja, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah, tapi dinilai lalai dan menurutnya tidak ada niat baik pemerintah daerah. Jika mau serius menanganinya, pasti bisa tercapai.

"Sebelumnya sudah kita ingatkan, tidak tercapai 40 persen mungkin karena kelalaian dan kurangnya niat baik kalau mau serius pasti bisa," terangnya.

Baca Juga:

• Bupati dan DPRD Humbahas Tandatangani KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026

Dia menambahkan, untuk kedepan TA 2027 PDIP Langkat akan All-Out memperjuangkan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat melalui pemenuhan anggaran Mandatory Spending Infrastruktur.

"Akibat tidak tercapainya anggaran Mandatory Spending ini, di khawatirkan, akan berpengaruh kepada penerimaan dana Transfer dari pemerintah pusat," ujarnya.

Fraksi PDIP DPRD Labusel Pertanyakan PPJU Rp4,03 Miliar Lebih

Sekretariat DPRD Langkat Ciptakan Inovasi Aplikasi Android

Pujakesuma Keturunan Boyolali Unjuk Rasa ke DPRD Langkat

BNN Tembak Mati Pemasok Sabu Anggota DPRD Langkat

Kejagung Tunjuk 5 Jaksa Peneliti Perkara Anggota DPRD Langkat Ibrahim Hongkong

Wakil Ketua DPRD Langkat Dukung Perbaikan Akses Jalan Alternatif Bulangta