Sya'ad Afifuddin Optimis Perekonomian Propinsi Sumut Akan Terus Berkembang

Medan(harianSIB.com)

Dalam kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat krisis ekonomi global, perekonomian Sumatera Utara (Sumut) khususnya Medan, Deli Serdang dan sekitarnya diyakini tetap tumbuh dan terus berkembang.

Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan swasta (dunia usaha) sebagai lokomotif di dalam pertumbuhan ini.

Hal ini diungkapkan oleh akademisi Ekonomi Guru Besar Fakultas Ekonomi Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin Sembiring SE, MEc. Kepada harian SIB.com Selasa (27/10/2026) terkait dengan pertumbuhan perekonomian provinsi Sumut.

Prof. Sya'ad mengungkapkan keyakinannya bahwa kondisi perekonomian masyarakat Sumut yang saat ini masih belum stabil pasti bisa membaik dan akan terus berkembang pesat jika pemerintah berperan aktif karena Sumut sudah menjadi salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di luar pulau Jawa, ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan, industri pengolahan, perdagangan serta pariwisata.

Baca Juga:

• Warga Medan Ramaikan Lomba Makan Hadap-hadapan Khas Melayu

"Meski potensi sumber daya alam yang besar dan posisi geografis yang strategis, jika Pemerintah tidak cerdas untuk berbenah maka kita akan terus menghadapi banyak tantangan struktural yang kemudian menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut, Publikasi Bank Indonesia, pemberitaan media terverifikasi dan jurnal ilmiah menyatakan tingkat kemiskinan turun menjadi 7,24% dari 7,36% pada Maret 2025 dan tingkat pengangguran berada di 5,28%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada lulusan SMA sebesar 7,45%. Pekerja sektor Formal berada di 42,04% dari total pekerja (turun 0,70 poin) mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal.

Menurut Syaad Afifuddin alumni Doktor ilmu Ekonomi universitas Airlangga ini, angka kemiskinan di Sumut September 2025 pada kisaran 7,24% atau sekitar 1,13 juta jiwa dan menurun dibandingkan Maret 2025 (7,36).

Penurunan kemiskinan di kawasan perkotaan melambat, bahkan sempat naik 0,06 poin, berbanding di pedesaan (7,35%) masih lebih tinggi daripada perkotaan (7,16%).

Garis kemiskinan sebesar Rp 718.220 per kapita per bulan, lebih dari tiga perempatnya dialokasikan untuk kebutuhan pangan, menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan non - pangan seperti pendidikan dan kesehatan.

"Tidak hanya soal garis kemiskinan, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada lulusan SMA yang mencapai 7,45% juga menjadi masalah penting untuk diselesaikan pemerintah.

Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan dunia kerja, dan ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Sumut juga tercatat sangat signifikan," lanjutnya

"Aktivitas ekonomi dan investasi cenderung terpusat di kawasan Medan - Deli Serdang dan Sekitarnya, sementara wilayah Kepulauan Nias dan sebagian Tapanuli tertinggal dari sisi infrastruktur, akses layanan dasar dan pendapatan per kapita. Konvergensi pendapatan antar wilayah berjalan lambat sehingga kesenjangan sosial-ekonomi antar daerah tetap menjadi tantangan struktural jangka panjang dan itu jangan ada pembiaran yang berlarut-larut," tegasnya.

Menurutnya, perekonomian Sumut masih bergantung pada komoditas primer perkebunan, yang rentan dengan gejolak harga, terutama kelapa sawit karet.

Pada pertengahan 2026, petani sawit Kabupaten Langkat sempat mengeluhkan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang bersamaan dengan kenaikan biaya pupuk hingga 40%, sehingga menekan pendapatan riil petani kecil.

Kondisi serupa dialami petani karet yang menghadapi ketidakpastian harga di tingkat global. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah tanpa hilirisasi yang memadai membuat pendapatan petani dan daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia.

Inflasi tahunan Sumut berfluktuasi cukup tajam, dari 4,71% pada Februari 2026 menjadi 2,92% pada April 2026, mencerminkan ketidakstabilan harga barang dan jasa.

"Salah satu faktor penyumbang tingginya biaya hidup dan biaya produksi adalah mahalnya biaya logistik nasional yang terkait erat dengan efisiensi insfratruktur pelabuhan, termasuk pelabuhan Belawan sebagai pintu keluar masuk utama barang di Sumut. Tingginya biaya distribusi menekan daya saing produk lokal dan memperlambat pemerataan harga antar wilayah.

Sebagai tambahan, Potensi Danau Toba yang digadang-gadang sebagai salah satu kawasan Ekonomi Khusus dan destinasi pariwisata prioritas nasional masih terhambat.

Kalangan legislator dan pelaku usaha menyoroti proses perizinan yang berbelit sebagai kendala utama, seperti yang dialami investor yang berupaya membangun kawasan wisata seperti Toba Caldera Resort, akibatnya potensi ekonomi pariwisata berbasis alam dan budaya di kawasan Danau Toba yang seharusnya dapat menjamin pertumbuhan baru dan penyerap tenaga kerja lokal belum tergarap secara maksimal, jadi hal ini benar-benar harus diperhatikan," tambahnya.

Dia berharap pemerintah Sumut bisa memberlakukan stimulan, seperti yang di lakukan beberapa negara lain, contoh Brazil yang mengatasi kemiskinan dengan mengintegrasikan bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan anak, dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi produktif (UMKM, Koperasi) agar penerima manfaat naik kelas secara berkelanjutan, tidak bergantung pada bantuan.

Dan untuk menekan Pengangguran, Pemerintah bisa memperkuat pendidikan vokasi berbasis sistem ganda seperti di Jerman.

Dan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, Guru Besar ini juga menyarankan pemerintah untuk menjalankan gerakan pembangunan desa berbasis swadaya dan gotong royong masyarakat yang di dukung insentif serta insfratruktur dasar dari pemerintah dengan fokus pada peningkatan pendapatan desa, pembangunan jalan penghubung, listrik dan air bersih di wilayah tertinggal seperti yang digalakkan pemerintah Korea Selatan.

"Memperkuat kelembagaan koperasi petani kecil agar memiliki posisi tawar lebih baik serta mendorong hilirisasi / pengolahan hasil perkebunan di tingkat lokal juga menjadi solusi untuk melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas.

Jangan hanya menjual bahan mentah agar nilai tambah dan ketahanan terhadap gejolak harga meningkat, seperti yang dilakukan Malaysia.

Malaysia mengorganisir petani kecil sawit ke dalam skema pemukiman dan koperasi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan, pembiayaan dan pendampingan teknis.

Skema ini berhasil mengangkat jutaan rumah tangga petani kecil di Malaysia keluar dari kemiskinan melalui perkebunan sawit yang terkelola secara kolektif.

Dan untuk menekan inflasi dan biaya logistik bisa dengan melakukan modernisasi dan digitalisasi tata kelola pelabuhan, termasuk sistem pelayanan kepabeanan satu pintu dan integrasi data rantai pasok untuk mempercepat arus barang dan menekan biaya distribusi seperti yang diberlakukan pemerintah Singapura," pungkasnya.

Mengakhiri wawancara, Prof.Dr. Sya'ad Afifuddin menyimpulkan bahwa Pemerintah Sumut secepatnya mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif agar penurunan kemiskinan bersifat berkelanjutan bukan sekedar bantuan jangka pendek.

Memperluas kerja sama pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri untuk menekan Pengangguran lulusan SMA / SMK dan mendorong perluasan sektor formal.

Mempercepat pemerataan insfratruktur dasar ke wilayah tertinggal seperti Kepulauan Nias dan Tapanuli melalui skema pembangunan berbasis partisipasi masyarakat desa.

Kombinasi kebijakan berbasis bukti dan pembelajaran lintas negara ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan serta memperkuat daya saing perekonomian Sumut secara berkelanjutan. (**)