Pdt Penrad Siagian Desak Pemerintah Tetapkan Zonasi KJA di Harangaol Agar Tak Hambat Transportasi Air

Padahal, katanya, Haranggaol sejak dahulu menjadi pusat perdagangan yang mengandalkan transportasi Danau Toba. Tapi saat ini, akibat padatnya keramba di Teluk Haranggaol membuat akses menuju dermaga, pelabuhan, pantai, puskesmas, dan fasilitas pariwisata semakin sulit.

"Di daerah itu ada dermaga, pantai, pelabuhan, puskesmas, dan fasilitas pariwisata. Namun, jalur lalu lintas danau justru tertutup oleh KJA. Ironisnya, kondisi ini seolah-olah dibiarkan, sementara jalan darat juga sangat memprihatinkan," ujar Sarmuliadin.

Dalam kesempatan itu, Sarmuliadin juga mengapresiasi Penrad yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab terkait kewenangan pengaturan keramba.

"Pemerintah harus segera menetapkan zonasi, jalur transportasi, lokasi keramba, serta kapasitas produksi agar kegiatan usaha tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan," katanya.

Penrad bahkan menekankan pentingnya koordinasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar penanganan KJA tidak berlarut-larut. Pembagian kewenangan harus diperjelas, sementara jalur pelayaran dan akses menuju fasilitas umum wajib tetap terbuka.

Polres Gelar Turnamen Sepakbola Piala Kapolres Simalungun

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

Camat Semangati Warga Haranggaol Horisan Lengkapi Sertifikat Tanah

Sekda Simalungun Buka Bursa Inovasi Desa

35 Peserta Ikuti Uji Kompetensi Wartawan Angkatan XX di Simalungun