Pdt Penrad Siagian Desak Pemerintah Tetapkan Zonasi KJA di Harangaol Agar Tak Hambat Transportasi Air

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian mendesak pemerintah segera menetapkan zonasi Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba, khususnya Haranggaol, Kabupaten Simalungun, agar tidak menghambat jalur transportasi air.

"Penataan harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh agar keramba tidak menghambat transportasi air, menutup akses masyarakat ke fasilitas umum, serta mengancam keselamatan pelayaran dan kelestarian Danau Toba," ujar Penrad Siagian kepada wartawan, Kamis (29/10/2026) dari Jakarta, menanggapi dimulainya penataan ulang jalur kapal di Haranggaol.

Langkah penataan ulang tersebut mendapat apresiasi dari warga Haranggaol dan Aliansi Masyarakat Peduli Haranggaol terhadap Penrad Siagian, setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah instansi di Sumut baru-baru ini, akhirnya harapan masyarakat mulai terwujud.

"Saat ini masyarakat sangat berharap, agar penataan jalur kapal menjadi awal penyelesaian persoalan KJA yang selama ini dinilai mengganggu mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Penrad.

Baca Juga:

• Menteri Lingkungan Hidup akan Bentuk Tim Audit Lingkungan Danau Toba

Anggota DPD Dapil Sumut ini menambahkan, pemerintah harus menetapkan zonasi dan kapasitas KJA secara jelas dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, keselamatan transportasi air, serta daya dukung lingkungan dan penataan harus berjalan konsisten dengan tetap menjaga kelestarian Danau Toba.

Sementara itu, Warga Haranggaol Sarmuliadin Sinaga mengatakan, penambahan KJA yang tidak terkendali serta dugaan monopoli oleh pihak tertentu telah mempersempit ruang gerak masyarakat, terutama warga Nagori Sihalpe, Purba dan Bage.

Padahal, katanya, Haranggaol sejak dahulu menjadi pusat perdagangan yang mengandalkan transportasi Danau Toba. Tapi saat ini, akibat padatnya keramba di Teluk Haranggaol membuat akses menuju dermaga, pelabuhan, pantai, puskesmas, dan fasilitas pariwisata semakin sulit.

"Di daerah itu ada dermaga, pantai, pelabuhan, puskesmas, dan fasilitas pariwisata. Namun, jalur lalu lintas danau justru tertutup oleh KJA. Ironisnya, kondisi ini seolah-olah dibiarkan, sementara jalan darat juga sangat memprihatinkan," ujar Sarmuliadin.

Dalam kesempatan itu, Sarmuliadin juga mengapresiasi Penrad yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab terkait kewenangan pengaturan keramba.

"Pemerintah harus segera menetapkan zonasi, jalur transportasi, lokasi keramba, serta kapasitas produksi agar kegiatan usaha tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan," katanya.

Penrad bahkan menekankan pentingnya koordinasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar penanganan KJA tidak berlarut-larut. Pembagian kewenangan harus diperjelas, sementara jalur pelayaran dan akses menuju fasilitas umum wajib tetap terbuka.

" Pengawasan juga harus dilakukan secara konsisten agar penataan tidak berhenti pada pembukaan jalur kapal, tetapi dilanjutkan dengan pengaturan KJA sesuai daya dukung lingkungan dan ketentuan yang berlaku," ujar Penrad.

Damar Laut Purba dari Aliansi Masyarakat Peduli Haranggaol juga berharap pemerintah segera menata seluruh KJA berdasarkan regulasi yang berlaku. Penataan yang terukur diharapkan memberi kepastian bagi pelaku pariwisata, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani KJA agar dapat berusaha tanpa mengganggu akses publik dan keselamatan pelayaran.(*)

Polres Gelar Turnamen Sepakbola Piala Kapolres Simalungun

Anggota DPR RI Martin Hutabarat Komit Perjuangkan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

Camat Semangati Warga Haranggaol Horisan Lengkapi Sertifikat Tanah

Sekda Simalungun Buka Bursa Inovasi Desa

35 Peserta Ikuti Uji Kompetensi Wartawan Angkatan XX di Simalungun