PSSI Tunggu Bukti Otentik

Jakarta (SIB)- Menpora Imam Nahrawi telah mencabut SK pembekuan terhadap PSSI. Meski demikian, PSSI tak mau senang lebih dulu dan menunggu bukti otentik dari pemerintah.

Menpora menyatakan bahwa dia sudah menandatangani SK pencabutan pembekuan PSSI pada hari ini, Selasa (10/5). Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan alasan Menpora mengambil keputusan tersebut.

Ia merasa FIFA dan anggota PSSI serius menginginkan perubahan terhadap sepakbola Indonesia. Dengan pencabutan pembekuan PSSI tersebut, Menpora juga berharap seluruh pihak berkomitmen terhadap perubahan itu.

Terkait pencabutan tersebut, PSSI akan menunggu dulu bukti nyata dari pemerintah bahwa surat pencabutan itu benar-benar ada dan sudah diteken.

"Bagi kami PSSI tentu harus melihat bentuk otentiknya seperti apa. Karena dari dulu juga ada isu akan dicabut tapi ini seperti PHP (pemberian harapan palsu). Kalau itu tidak ada kami sulit berkomentar karena takut salah. Nanti kalau sudah ada baru kami mau mengomentari seperti apa," ujar Anggota Komite Eksekutif PSSI, Toni Apriliani, kepada wartawan.

"SK pembekuan ini kan kalah dari dari pertama pengadilan, lalu putusan sela, PTUN. Harusnya terantisipasi sejak awal dong, jangan pas sudah rapat FIFA baru. Ibaratnya kayak buang waktu tenaga toh akhirnya dicabut juga ngapain sampai disanksi FIFA dulu," sambungnya.

"Tapi Kalaupun benar bagi PSSI ini adalah langkah yang positif, PSSI tentu akan running dan menjalani program yang sudah ditetapkan pada saat kongres."
 
TUJUH KLUB MINTA DIAKOMODIR
Sejumlah klub masih terasingkan dan terpinggirkan sejak terjadi keruwetan di tubuh federasi sepakbola Indonesia (PSSI). Jika akan ada babak baru, mereka minta diakomodir.

Sedikitnya ada tujuh klub yang berstatus terhukum oleh PSSI seusai era kompetisi Indonesia Premier League (IPL). Selain tak diperbolehkan mengikuti kompetisi apapun, hingga kini keanggotaan mereka di federasi juga dihapus.

Ketujuh klub tersebut adalah Persema Malang, Arema Indonesia, Persibo Bojonegoro, Persebaya Surabaya, Lampung FC, Persipasi Kota Bekasi, dan Persewangi Banyuwangi. Saat ini mereka sedang memperjuangkan hak-haknya dan membentuk Aliansi Klub Sepakbola Indonesia (AKSI).

"Pemerintah juga harus mau mendengar klub-klub yang telah dizalimi. Mungkin bukan cuma tujuh lho, tapi ada klub-klub lain yang selama ini juga dipinggirkan," ujar direktur operasional Arema Indonesia, Haris Fambudy, Rabu (11/5).

"Pemerintah harus mengakomodir klub-klub yang statusnya telah dibikin tidak jelas oleh PSSI. Kenapa? Karena kami ini juga rakyat Indonesia. Jadi, pemerintah harus hadir dan mengawasi masalah ini," sambungnya.

Menurut Haris, jika masalah sepakbola sudah sampai ke meja presiden, ia merasa masalah 7 klub tersebut tidak pernah disinggung-singgung. Itu sebabnya ia dan AKSI harus bergerak.

"Meskinya Pak Presiden dikasih laporan yang jelas dan lengkap dong, termasuk soal nasib kami-kami ini. Fungsi pemerintah kan untuk mengawasi dan bersikap adil secara hukum negara," sahut Haris.

Arema Indonesia terakhir kali mengikuti kompetisi resmi di tahun 2013. Mereka juga sempat mewakili Indonesia di Piala AFC 2012 dan berhasil menembus babak perempatfinal.

Selain itu, klub yang bermarkas di Stadion Gajayana itu juga sempat sibuk dengan urusan "dualisme" klub. Tapi hal itu disebut Haris tidak lagi menjadi soal.
Arema Cronus sendiri sudah membuat NPWP baru dengan nama PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (PT AABBI). [Baca juga: Arema Cronus Akhirnya Dirikan PT Baru]

Haris menegaskan, jika pencabutan SK pembekuan PSSI dilakukan Menpora Imam Nahrawi hari ini, ia berharap ada perubahan yang signifikan.

"Kalau dicabut, berarti ada KLB dong. Jadi, kami dukung KLB digagas oleh orang-orang yang netral dan mengerti aturan FIFA/AFC.

"Kami tetap mendukung Presiden Jokowi untuk mereformasi total sepakbola Indonesia. Jadi, tolong dengarkan suara kami, Pak, masih ada klub-klub yang dizalimi selama ini," imbuh Haris. (detiksport/l)