Brigjen TNI Bernhard Limbong, Ancam Mundur Sebagai Calon Ketua Umum PSSI

Jakarta (SIB) - Brigjen TNI Bernhard Limbong, S.Sos, SH, MH, salah satu calon Ketua Umum PSSI mengancam mundur atau  akan membatalkan pencalonannya dalam perburuan kursi PSSI 1 pada Kongres PSSI di Surabaya, 18-19 April mendatang, karena pemerintah dinilainya tidak tegas mengambil kebijakan terkait pelanggaran dalam cabang olahraga sepakbola. 

" Saya  tidak memiliki pretensi apa-apa dengan menyuarakan tuntutan kepada pemerintah, dalam hal ini  Menpora. Saya hanya ingin menegakkan disiplin dan peraturan dalam olahraga, termasuk sepakbola" kata Bernhard Limbong kepada wartawan di Jakarta. 

Menurutnya, dirinya mundur dari pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI,  apabila  Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tidak mengambil tindakan yang tegas  terkait tetap bermainnya dua klub ISL, Arema Cronus dan Persebaya Surabaya, yang sebelumnya dilarang tampil.

"BOPI, dalam hal ini representasi Menpora, tidak memberikan rekomendasi kepada Arema dan Persebaya. Tapi keputusan itu dilanggar oleh PSSI. Ini jelas suatu  pelanggaran sehingga Menpora harus memberikan hukuman setimpal. Jika Menpora tidak melakukan tindakan tegas sesuai Undang Undang, saya berpikir untuk menarik diri dari pencalonan Ketua Umum PSSI," ujar Limbong sembari menambahkan bahwa  pelanggaran yang dilakukan PSSI itu sama dengan melawan pemerintah.

Dikatakannya,  sebagai pembangkangan dan atau  pelanggaran hukum, harus ada  sanksi karena negara ini negara hukum.

"Kalau  kita ingin negara ini  mau baik, maka hukum harus ditegakkan. Bayangin saja, pemerintah saja tidak dianggap oleh sekelompok orang, bagaimana Kongres PSSI mau jalan fair play. Tentu saya ragu dan khawatir, sebab sepakbola  permainan masyarakat luas, jadi harus diatur dengan baik," tukas Limbong sembari menyebutkan, terkait alasan PSSI yang ngotot dengan berpegang pada FIFA,  sangat tidak masuk akal, karena  pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk mengurus semua hal di dalam negeri.

Menurut Limbong,  FIFA tidak bisa seenaknya melakukan apa saja di Indonesia. Idealnya FIFA setuju sesuai domainnya, dan pemerintah juga setuju.
"Coba tunjukkan ke saya, artikel berapa dalam statuta FIFA yang mengatakan pemerintah tidak boleh campur tangan urusan sepakbola kita. Jadi tolong Menpora sebagai otoritas negeri, menjalankan Undang-Undang. Saya akan menunggu keputusan Menpora itu. Bila tidak, saya pasti mundur," ujar  Limbong berterus terang. (G01/i)