Kalangan pelaku pasar keuangan menilai pemerintah Indonesia sedang menghadapi sejumlah pekerjaan berat, di antaranya memperbaiki neraca perdagangan yang masih mengalami defisit serta mendorong pembangunan infrastruktur agar ekonomi tetap tumbuh.
Sejumlah strategi diusung untuk menjaga ekonomi domestik, salah satu kebijakan yang santer beredar, yakni pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan cara itu, diharapkan dapat mengikis defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Kalangan analis menilai subsidi BBM menjadi sumber utama defisit neraca perdagangan Indonesia. Harga BBM bersubsidi diperkirakan mengalami kenaikan di kisaran Rp2.000,00—Rp3.000,00 per liter sebelum 1 Januari 2015.
Namun, pemotongan subsidi BBM bukan hal mudah karena akan menyulut protes masyarakat luas. Di sisi lain juga akan menimbulkan peningkatan inflasi yang dapat memicu kekhawatiran investor di dalam negeri.
Selain itu, perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia juga masih akan mengalami kendala di tengah melambatnya perekonomian global yang dapat membuat permintaan ekspor rendah, sementara ketergantungan impor Indonesia masih relatif cukup tinggi.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan bahwa pemerintah harus berani mengambil risiko untuk secepatnya menaikkan harga BBM bersubsidi agar defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami perbaikan.
“Ekonomi kita sudah terlanjur rusak. Defisit neraca perdagangan sebenarnya bisa kita hindari jika pemerintah berani menaikan harga BBM pada tahun 2012 atau paling lambat di awal 2013 sehingga kita tidak perlu mengalami kondisi seperti sekarang. Karena sudah terlanjur, tim pemerintahan sekarang, terutama tim ekonomi, harus bergerak cepat untuk memperbaikinya,†ucap Ito Warsito.
Secara politik, dia mengakui kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah kebijakan yang populis, melainkan kebijakan itu merupakan salah satu langkah awal bagi perbaikan perekonomian Indonesia.
Menurut Ito Warsito, membaiknya kinerja neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia itu pada akhirnya akan dinilai positif oleh investor global sehingga investasi asing akan terus masuk ke dalam negeri yang akhirnya dapat menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia.
“Akan tetapi, itu ‘necessary but not sufficient’, artinya itu cukup dilakukan, tetapi tidak cukup membaik dengan sendirinya. Namun, perlambatan ekonomi Indonesia dan berita bahwa Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan harus menjadi perhatian pemerintah,†katanya.
Ito Warsito mengharapkan pemerintah juga lebih memperhatikan industri pasar modal karena perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan industri pasar modal.
Selama ini, lanjut dia, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia menjadi salah satu parameter kinerja ekonomi Indonesia.
“Kalau pemerintah masih menggunakan pasar modal sebagai parameter untuk tolak ukur kinerja ekonomi, pemerintah harus ikut turun untuk mengembangkan industri,†katanya.
Menurut dia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) relatif cukup berpotensi untuk mendorong kinerja industri pasar modal Indonesia.
Dorong Infrastruktur Director of Investment of PT Valbury Asia Asset Management Andreas Yasakasih mengatakan bahwa pemotongan subsidi BBM dapat membuat ruang fiskal menjadi lebih terbuka sehingga potensi untuk mendorong pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat.
“Infrastruktur yang baik akan menekan beban biaya produksi perusahaan. Dengan begitu, ekspansi perusahaan di dalam negeri akan menjadi lebih baik dan dampaknya bisa pada kesejahteraan masyarakat,†ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga harus mampu meningkatkan iklim bisnis agar Indonesia lebih kompetitif dengan negara-negara di kawasan sehingga investor-investor global tidak kehilangan kepercayaan terhadap prospek bisnis di Indonesia.
“Akselerasi perkembangan infrastruktur untuk pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, dan jalan raya harus terus didorong,†katanya.
Sementara itu, Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan cukup berat dalam mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 di tengah potensi keluarnya dana asing karena kenaikan suku bunga AS (Fed rate).
“Pemerintah harus mencari pendanaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur di tengah ekspektasi keluarnya dana asing pada tahun depan menyusul sentimen kenaikan suku bunga AS (Fed rate),†ujar Andrew Argado.
Naiknya suku bunga AS itu, menurut dia, akan membuat pasar berspekulasi bahwa imbal hasil investasi di Amerika Serikat menjadi lebih sehingga investor akan mengalihkan dananya dari pasar negara-negara berkembang yang memiliki risiko tinggi.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus dapat mengantisipasi sentimen AS itu, apalagi pada saat yang sama juga terjadi perlambatan ekonomi global yang bisa membuat investor enggan masuk ke pasar yang memiliki risiko tinggi.
“Tinggal menunggu gebrakan dari menteri-menteri Kabinet Kerja, terutama dari tim ekonomi,†ujarnya.
Kerja Cepat Analis dari Platon Niaga Berjangka Lukman Leong mengatakan bahwa pasar berharap banyak kepada tim ekonomi untuk dapat melakukan kerja cepat dan berani mengambil keputusan merespons tantangan ekonomi mendatang.
“Diharapkan tim ekonomi yang di antaranya diisi oleh mantan CEO (chief executive officer) memiliki kemampuan merespons yang bagus atas tantangan-tantangan ekonomi ke depan,†katanya.
Pemerintah, lanjut dia, harus membangun kepercayaan investor agar tetap bertahan di dalam negeri, salah satu yang diharapkan investor asing dari Indonesia, yakni pemberantasan korupsi.
“Sentimen korupsi masih menjadi salah satu kendala bagi laju ekonomi nasional,†ucapnya.
Meski outlook ekonomi mendatang masih relatif cukup berat, lanjut dia, masyarakat harus tetap perlu memupuk rasa optimistis karena cara pandang positif akan membangkitkan rasa kepercayaan.
Semoga kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kala beserta jajaran Kabinet Kerja RI sesuai dengan ekspektasi dan membawa angin segar bagi perekonomian nasional.
(Ant/ r)
