Negara yang Gemar Mengumumkan, Enggan Menjelaskan

Menjelang akhir tahun, negara kembali sibuk berbicara. Capaian dipamerkan, anggaran diklaim terserap, stabilitas disebut terjaga. Namun di tengah hiruk-pikuk laporan itu, publik justru kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: penjelasan yang jujur dan pertanggungjawaban yang utuh. Negara rajin mengumumkan, tetapi kerap menghindari kewajiban menjelaskan.

Pola ini bukan hal baru. Setiap akhir tahun, pemerintah seolah memasuki musim seremonial kebijakan. Yang ditampilkan adalah angka-angka keberhasilan, bukan proses pengambilan keputusan. Yang disorot adalah hasil akhir, bukan persoalan struktural yang melatarinya. Padahal, dalam demokrasi, kebijakan publik bukan sekadar soal apa yang dicapai, melainkan bagaimana dan untuk siapa kebijakan itu dijalankan.

Beberapa bulan terakhir, publik disuguhi polemik berlapis. Kebijakan berubah cepat tanpa komunikasi memadai. Bantuan sosial kembali menjadi isu rutin. Penanganan bencana terasa reaktif dan simbolik. Namun benang merahnya sama: negara lebih nyaman mengumumkan keputusan ketimbang membedah konsekuensinya. Kritik tidak dijawab dengan penjelasan berbasis data, melainkan dengan klaim normatif bahwa semua sudah berjalan sesuai rencana.

Ruang digital memperparah kecenderungan ini. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog publik justru berubah menjadi arena pembelaan. Ketika kritik muncul, respons negara sering kali bersifat emosional dan defensif. Perdebatan kebijakan direduksi menjadi adu persepsi, bukan pertukaran argumen. Kebijakan publik diperlakukan seperti konten: yang penting ramai, bukan benar.

Kasus bantuan sosial mencerminkan problem tersebut. Setiap akhir tahun, bansos ditampilkan sebagai bukti kehadiran negara. Angka penyaluran diumumkan dengan bangga. Namun evaluasi terbuka mengenai ketepatan sasaran, kebocoran dan dampak jangka panjangnya nyaris absen. Publik hanya diminta percaya. Kritik dianggap tidak empatik, seolah mempertanyakan kebijakan identik dengan menolak bantuan bagi rakyat miskin. Logika semacam ini menutup ruang koreksi dan mematikan akuntabilitas.

Baca Juga:

• Pendidikan Adalah Investasi Anak Bangsa

Hal serupa terlihat dalam penanganan bencana. Setiap musibah memunculkan ritual yang nyaris seragam: kunjungan pejabat, pernyataan duka dan janji perbaikan. Namun pertanyaan mendasar—tentang tata ruang yang kacau, kerusakan lingkungan, serta lemahnya pengawasan—sering dibiarkan mengambang. Bencana direduksi menjadi peristiwa alam, bukan kegagalan kebijakan yang terus berulang. Negara hadir di lokasi, tetapi absen dalam refleksi.

Rektor Serukan Mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Ikuti Jejak Pahlawan

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli - Universitas Udayana Bali Tandatangani Kerjasama

Tindak Lanjut MoU Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli dan Pemkab Nias, 572 GBD Diseleksi

Fungsionaris Rektorat dan FKIP di Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Disegarkan

F-KIP Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Berangkatkan 178 Calon Guru

Ratusan Mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Kunjungan ke Samosir