Psikologi Elite Politik dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi dalam Pemerintahan

(harianSIB.com)

Demokrasi modern tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal seperti pemilu, parlemen, dan partai politik, tetapi juga oleh kualitas aktor politik yang menjalankan institusi tersebut. Dalam sistem demokrasi representatif, elite politik menempati posisi strategis sebagai pengambil keputusan utama dan penentu arah kebijakan publik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh karakter psikologis elite politik dalam memaknai kekuasaan, tanggung jawab, dan relasi dengan warga negara.

Dalam teori elite klasik, Vilfredo Pareto menegaskan bahwa setiap masyarakat selalu terbagi antara kelompok kecil yang memerintah, yaitu elite penguasa (the ruling elite), dan kelompok besar yang diperintah. Pareto memperkenalkan konsep pergantian elite (circulation of elites) sebagai mekanisme pembaruan kekuasaan. Namun, pergantian elite tidak otomatis menghasilkan demokratisasi apabila elite baru tetap membawa orientasi kekuasaan yang eksklusif dan dominatif. Dengan kata lain, pergantian aktor politik tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas demokrasi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh C. Wright Mills melalui konsep elite kekuasaan (power elite), yang menggambarkan konsentrasi kekuasaan pada jaringan sempit elite politik, ekonomi, dan militer. Mills menilai bahwa demokrasi akan mengalami degradasi ketika elite memiliki kesadaran kolektif yang terpisah dari masyarakat luas. Dalam perspektif psikologi politik, kondisi ini sering ditandai oleh rendahnya empati sosial, kecenderungan defensif, dan resistensi terhadap kritik, yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas publik.

Pendekatan psikologi politik modern menegaskan bahwa perilaku elite tidak dapat dilepaskan dari motif psikologis dan sistem nilai yang dianut. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa politik berkaitan dengan distribusi kekuasaan (who gets what, when, and how). Lasswell menunjukkan bahwa dorongan psikologis, seperti kebutuhan akan kekuasaan dan pengakuan, sering menjadi faktor utama keterlibatan elite dalam politik. Apabila dorongan ini tidak dikendalikan oleh etika publik, kekuasaan cenderung dipraktikkan secara instrumental dan berpotensi merusak demokrasi.

Baca Juga:

• Plt Kajari Deliserdang Harap PWI Tetap Jadi Mitra Strategis

Dalam kerangka demokrasi modern, Robert A. Dahl melalui konsep demokrasi plural (polyarchy) menekankan pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan kompetisi yang adil antar-elite. Dahl juga menegaskan bahwa demokrasi substantif hanya dapat berjalan apabila elite memiliki komitmen normatif terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas. Tanpa kesiapan psikologis untuk menerima pembatasan kekuasaan, institusi demokrasi berisiko dimanipulasi demi kepentingan sempit elite.

Relasi antara psikologi elite dan kualitas demokrasi juga tercermin dalam hubungan antara negara dan warga negara. Gabriel Almond dan Sidney Verba, melalui teori budaya kewargaan (civic culture), menegaskan bahwa stabilitas demokrasi bergantung pada kesesuaian antara budaya politik elite dan budaya politik masyarakat. Elite yang memiliki orientasi partisipatif cenderung mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, elite dengan budaya politik hierarkis akan mempertahankan jarak kekuasaan yang lebar, sehingga demokrasi berjalan secara prosedural tetapi lemah secara substantif.

Plt Kajari Deliserdang Harap PWI Tetap Jadi Mitra Strategis

Tiga Kandidat Bertarung, SMAN 1 Purba Gelar Pesta Demokrasi

Pedang Demokrasi Gelar Aksi di Kantor DPRD dan Kejari Pematang Siantar

Tolak Pilkada DPRD, Hasyim: Demokrasi Tak Boleh Dikuasai Elite

Aswin Parinduri : Pilkada Melalui DPRD Hemat Anggaran Rp3,43 Triliun di Sumut

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dibatasi