Psikologi Elite Politik dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi dalam Pemerintahan

(harianSIB.com)

Demokrasi modern tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal seperti pemilu, parlemen, dan partai politik, tetapi juga oleh kualitas aktor politik yang menjalankan institusi tersebut. Dalam sistem demokrasi representatif, elite politik menempati posisi strategis sebagai pengambil keputusan utama dan penentu arah kebijakan publik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh karakter psikologis elite politik dalam memaknai kekuasaan, tanggung jawab, dan relasi dengan warga negara.

Dalam teori elite klasik, Vilfredo Pareto menegaskan bahwa setiap masyarakat selalu terbagi antara kelompok kecil yang memerintah, yaitu elite penguasa (the ruling elite), dan kelompok besar yang diperintah. Pareto memperkenalkan konsep pergantian elite (circulation of elites) sebagai mekanisme pembaruan kekuasaan. Namun, pergantian elite tidak otomatis menghasilkan demokratisasi apabila elite baru tetap membawa orientasi kekuasaan yang eksklusif dan dominatif. Dengan kata lain, pergantian aktor politik tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas demokrasi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh C. Wright Mills melalui konsep elite kekuasaan (power elite), yang menggambarkan konsentrasi kekuasaan pada jaringan sempit elite politik, ekonomi, dan militer. Mills menilai bahwa demokrasi akan mengalami degradasi ketika elite memiliki kesadaran kolektif yang terpisah dari masyarakat luas. Dalam perspektif psikologi politik, kondisi ini sering ditandai oleh rendahnya empati sosial, kecenderungan defensif, dan resistensi terhadap kritik, yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas publik.

Pendekatan psikologi politik modern menegaskan bahwa perilaku elite tidak dapat dilepaskan dari motif psikologis dan sistem nilai yang dianut. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa politik berkaitan dengan distribusi kekuasaan (who gets what, when, and how). Lasswell menunjukkan bahwa dorongan psikologis, seperti kebutuhan akan kekuasaan dan pengakuan, sering menjadi faktor utama keterlibatan elite dalam politik. Apabila dorongan ini tidak dikendalikan oleh etika publik, kekuasaan cenderung dipraktikkan secara instrumental dan berpotensi merusak demokrasi.

Baca Juga:

• Plt Kajari Deliserdang Harap PWI Tetap Jadi Mitra Strategis

Dalam kerangka demokrasi modern, Robert A. Dahl melalui konsep demokrasi plural (polyarchy) menekankan pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan kompetisi yang adil antar-elite. Dahl juga menegaskan bahwa demokrasi substantif hanya dapat berjalan apabila elite memiliki komitmen normatif terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas. Tanpa kesiapan psikologis untuk menerima pembatasan kekuasaan, institusi demokrasi berisiko dimanipulasi demi kepentingan sempit elite.

Relasi antara psikologi elite dan kualitas demokrasi juga tercermin dalam hubungan antara negara dan warga negara. Gabriel Almond dan Sidney Verba, melalui teori budaya kewargaan (civic culture), menegaskan bahwa stabilitas demokrasi bergantung pada kesesuaian antara budaya politik elite dan budaya politik masyarakat. Elite yang memiliki orientasi partisipatif cenderung mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, elite dengan budaya politik hierarkis akan mempertahankan jarak kekuasaan yang lebar, sehingga demokrasi berjalan secara prosedural tetapi lemah secara substantif.

Dimensi psikologis elite politik semakin krusial dalam pengelolaan oposisi dan perbedaan pendapat. Juan J. Linz, dalam kajiannya mengenai kegagalan demokrasi, menunjukkan bahwa sikap elite yang tidak toleran terhadap oposisi merupakan salah satu faktor utama runtuhnya demokrasi. Elite dengan kecenderungan otoritarian sering mempersonalisasi kritik politik dan meresponsnya dengan delegitimasi atau represi. Praktik ini mengancam hak dasar warga negara (civil liberties) serta melemahkan mekanisme pengawasan antar-lembaga kekuasaan (checks and balances).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara psikologi elite politik dan kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menjadi dasar utama penyelenggaraan pemilu nasional. Regulasi ini dirancang untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada sikap elite dalam mematuhi dan menafsirkan hukum secara demokratis, bukan semata-mata secara strategis.

Perkembangan penting lainnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus syarat pencalonan presiden (presidential threshold). Putusan ini membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas dan mengurangi dominasi elite tertentu dalam proses pencalonan. Dari sudut pandang psikologi politik, kebijakan ini menuntut kedewasaan elite dalam berkompetisi secara sehat serta kesiapan menerima pluralitas kandidat sebagai bagian dari demokrasi.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029, yaitu pemilu terpisah (separate elections), juga memengaruhi dinamika elite politik, khususnya di tingkat daerah. Masa transisi ini berpotensi menciptakan ruang negosiasi kekuasaan baru. Kualitas psikologis elite sangat menentukan apakah kekuasaan digunakan untuk menjaga stabilitas demokrasi atau justru dimanfaatkan secara oportunistik.

Aspek etika kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari psikologi elite politik. Samuel P. Huntington menegaskan bahwa stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh tingkat kemapanan lembaga politik (political institutionalization). Namun, institusi yang kuat pun dapat mengalami distorsi apabila elite yang mengelolanya memiliki orientasi kekuasaan yang pragmatis dan transaksional. Dalam hal ini, demokrasi berisiko terjebak dalam praktik patronase dan politik berbasis imbalan (clientelism).

Peningkatan kualitas demokrasi tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi dan desain kelembagaan. Demokrasi yang sehat membutuhkan elite politik yang matang secara psikologis, memiliki empati sosial, serta berkomitmen pada etika publik. Pendidikan politik, kaderisasi partai, dan sistem rekrutmen jabatan publik perlu diarahkan untuk membentuk elite yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab demokratis.

Psikologi elite politik merupakan faktor fundamental dalam menentukan kualitas demokrasi dalam pemerintahan. Regulasi yang demokratis hanya akan efektif apabila dijalankan oleh elite yang menghormati nilai-nilai demokrasi. Tanpa fondasi psikologis tersebut, demokrasi berpotensi tereduksi menjadi prosedur formal yang kehilangan makna substantif sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.(Dosen Praktisi UNITA)

Plt Kajari Deliserdang Harap PWI Tetap Jadi Mitra Strategis

Tiga Kandidat Bertarung, SMAN 1 Purba Gelar Pesta Demokrasi

Pedang Demokrasi Gelar Aksi di Kantor DPRD dan Kejari Pematang Siantar

Tolak Pilkada DPRD, Hasyim: Demokrasi Tak Boleh Dikuasai Elite

Aswin Parinduri : Pilkada Melalui DPRD Hemat Anggaran Rp3,43 Triliun di Sumut

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dibatasi