Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 04 Mei 2026

“Paradoks Pendidikan Indonesia”: Anggaran Besar, Kelas Tetap Kekurangan

Oleh: Tonggo Robby Pardede
Redaksi - Senin, 04 Mei 2026 11:01 WIB
78 view
“Paradoks Pendidikan Indonesia”: Anggaran Besar, Kelas Tetap Kekurangan
Foto Ist
Tonggo Robby Pardede

(harianSIB.com)

Indonesia tidak kekurangan komitmen terhadap pendidikan. Konstitusi bahkan mengunci alokasi minimal 20% APBN untuk sektor ini. Anggaran pendidikan dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp724,3 triliun. APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun, naik 9,8% dari outlook 2025, mencakup 20% dari total anggaran.

Angka yang, di atas kertas, seharusnya cukup untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa beban biaya berarti. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sekolah masih kekurangan dana operasional, distribusi guru timpang, dan orang tua tetap menanggung berbagai iuran. Di sinilah paradoks itu muncul, anggaran besar, tetapi hasil belum maksimal.

Uang Banyak, tetapi Tidak Sampai ke Kelas

Baca Juga:
Dari total anggaran pendidikan, hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke sekolah dalam bentuk yang fleksibel. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya sekitar 12-15% yang langsung bisa dikelola oleh sekolah. Sebaliknya, sebagian besar dana terserap untuk gaji dan tunjangan guru, serta biaya birokrasi dan manajemen sebesar 85-88%. Keduanya penting, tetapi ketika porsinya terlalu dominan, sekolah justru kehilangan ruang gerak. Kepala sekolah lebih sibuk menyesuaikan anggaran yang terbatas daripada mengembangkan kualitas pembelajaran.

Secara nasional, Indonesia memiliki lebih dari tiga juta guru. Rasio guru terhadap siswa bahkan relatif baik. Namun, distribusinya timpang. Sekolah di kota bisa kelebihan guru, sementara sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar untuk mata pelajaran inti. Akibatnya, muncul praktik yang tidak ideal, guru mengajar di luar bidangnya, atau satu guru merangkap beberapa mata pelajaran. Masalahnya bukan jumlah, melainkan manajemen distribusi.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Pendidikan Nasional Berusia 137 Tahun, Tapi 85 SDN di Medan Ditutup Karena Minim Murid
Hardiknas 2026, Fitriani Manurung Tekankan Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumut
DPRD SU: Jadikan Hardiknas Momentum Perkuat Komitmen Majukan Pendidikan di Sumut
Bupati Tapteng : Peringatan Hardiknas Momentum Refleksi Spirit Pendidikan
Hardiknas 2026, Pemkab Deliserdang Paparkan Kondisi Pendidikan dan Langkah Pembenahan
Prof Abdul Mu'ti : Kemendikdasmen Terapkan Pendekatan Pembelajaran Mendalam Sebagai Program Prioritas Tingkatkan Kualitas Pendidikan
komentar
beritaTerbaru