Kemdikbud-LKPP Seleksi Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Jakarta (SIB)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan seleksi pengadaan buku Kurikulum 2013.

"Kami memberikan penghargaan dan berterima kasih kepada LKPP atas kerja yang luar biasa sehingga dapat terwujud pengadaan buku melalui toko daring," ujar Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Didik Suhardi, di Jakarta,  Jumat (1/7).

Dari hasil proses seleksi pengadaan buku Kurikulum 2013  telah terpilih sebanyak 10 perusahaan yang akan melakukan pengadaan buku dengan sistem E-Katalog.

Sebanyak 10 perusahaan pengadaan buku Kurikulum 2013 tersebut adalah PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, PT Intan Pariwara, PT Mulia Kencana Semesta, PT Jepe Press Media Utama, PT Temprina Media Grafika, PT Masmedia Buana Pustaka, PT Sarana Pancakarya Nusa, CV Cakrawala Harapan Jaya, PT Pesona Edukasi, dan PT Gramedia.

"Alhamdulillah pada hari ini (Jumat) kita menyaksikan penandatanganan kontrak kerja antara Kepala LKPP dengan para pemimpin penyedia buku secara daring," ucap Didik.

Kebijakan penyediaan buku Kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelian secara daring dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai acuan penentu harga.
Kebijakan tersebut diambil dalam rangka peletakan pondasi untuk memperkuat tata kelola keuangan pendidikan sehingga lebih transparan dan akuntabel.
"Dengan model daring ini, Insya Allah semua transaksi dapat dilakukan dengan transparan, sehingga dapat lebih efektif dan efisien," kata Didik.

Penyediaan melalui sistem pembelian buku secara daring adalah buku Kurikulum 2013 untuk kelas 1, 4, 7, dan 10, dengan estimasi jumlah sekolah yakni 25 persen dari total sekolah.

"Pengadaan buku ini berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah, kami mengharapkan kecepatan menjadi faktor utama, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman," harap Didik.

Pengadaan secara daring tidak hanya diberlakukan untuk buku saja, tetapi juga diikuti oleh pengadaan lainnya yang dilakukan oleh sekolah, baik menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun anggaran daerah. (Ant/d)