Full Day School, Mendikbud Diminta Dalami Masalah Mendasar di Pendidikan

Jakarta (SIB)- Konsep full day school yang dilontarkan Mendikbud Muhajir Effendy menuai kontroversi. Sebagai menteri baru, Muhajir diminta lebih dulu mendalami permasalah mendasar dunia pendidikan sebelum memunculkan konsep baru.

"Kita itu, kala seseorang yang ditunjuk sebagai orang pertama di kementerian, ada kecenderungan tidak lebih dulu mendalami apa sih sebenarnya permasalahan mendasar di dunia pendidikan," kata Antropolog Sosial yang juga Direktorat Pendidikan Bappenas Amich Alhumami.

Amich menyampaikan itu dalam diskusi 'Duhh... Dunia Pendidikan, Tak Pernah Sepi Persoalan' di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8).

"Tapi lebih terdorong untuk menyampaikan sesuatu yang dibawa oleh yang bersangkutan sendiri," sambungnya.

Ditambahkannya, agenda yang belum kokoh konsepnya tapi disampaikan ke publik akan memicu kontroversi. Konsep full day school sebenarnya bisa bagus, tapi karena tidak disiapkan secara maksimal sehingga tidak bisa menghadapi polemik.

Amich mengatakan salah satu permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan saat ini adalah soal pemerataan. Menurut data, Indonesia saat ini memiliki 50 jutaan anak usia sekolah mulai SD hingga SMA, tapi belum semua merasakan pemerataan pendidikan.

"Kalau SD merata. Tingkat SMP sampai SMA mulai kelihatan kesenjangan penurunannya," urainya.

Jangan Malah Dimatikan
Sementara itu Ibnu Hamad meminta Muhajir Effendy  tidak serta merta mengurungkan wacana penerapan sistem full day school (FDS). Mendikbud harus menunjukkan bagaimana 'grand desain' FDS itu.

"Saya menantikan grand desain dari FDS itu, grand desainnya mana. Setelah Pak Menteri mengucapkan, staf ahli dan jajarannya (lalu) duduk menyusun proposal FDS," kata Guru Besar UI yang juga mantan Juru Bicara Kemendikbud Ibnu Hamad.

Berbicara dalam diskusi 'Duhh... Dunia Pendidikan, Tak Pernah Sepi Persoalan' di  Jakarta Pusat, Sabtu (13/8). Ibnu Hamad menyebut, sebelum berbicara lebih jauh soal sistim FDS,  ada dua hal yang harus diperhatikan terkait sarana di area sekolah-sekolah.

"Pertama, kalau sekolah anak SD dan SMA kan perlu ke kamar mandi, bagaimana kondisi kamar mandinya, air ngalir enggak," ujarnya.

"Kedua, sekolahnya ada shift pagi dan petang enggak?" lanjutnya.

Selain itu, kata Ibnu, soal makan siang siswa juga harus menjadi perhatian. Di sekolah-sekolah swasta yang menerapkan FDS, makan siang siswa disediakan oleh katering yang harganya mencapai Rp 400 ribu per bulan.

"Sekarang kalau sekolah negeri ingin terapkan, siapa yang ingin membiayai makan siang para siswa itu. Di dalam BOS enggak ada skema makan siang dalam 13 komponen pembiayaan," tuturnya.

Kata Ibnu, wacana FDS merupakan ide yang bagus dan progresif. Karena itu, Mendikbud dan jajarannya harus melanjutkan pembahasan dan pengurusan grand desain.

"Bukan berarti Pak Menteri mundur (tidak melanjutkan ide FDS), maju saja dulu. Jadi, saya harap tim pembantunya di kementerian mendukung dan menyiapakan grand desain," tuturnya.(detikcom/ r)