Pemerintah Dorong Keterlibatan Swasta dalam Pendidikan Vokasional

Jakarta (SIB)- Pemerintah akan mendorong keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasional agar para lulusannya lebih mudah terserap di pasar tenaga kerja.

"Model kerja sama dengan swasta nanti kita buat. Dengan masuknya swasta, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Hanya perlu memberikan insentif," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (12/8).

Darmin mengatakan model baru pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan swasta perlu mencontoh beberapa negara lain yang sudah memiliki program serupa dan mengalami keberhasilan.

Menurut dia, percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasional ini sangat penting agar Indonesia mampu bersaing dalam persaingan bebas dengan negara lainnya.

"Secara kelembagaan, mekanisme pelatihan dan pendidikan vokasional ini sudah ada tapi belum berjalan dengan baik," kata Darmin.

Berkenaan dengan kompetensi pendidikan dan pelatihan vokasional, Darmin juga menekankan adanya komposisi belajar yang lebih seimbang.

Program itu, kata dia, nantinya harus lebih memfokuskan pada praktik dengan komposisi 70 persen "on job training" (magang) di industri dan 30 persen teori dengan kurikulum berbasis kompetensi.

"Kalau sudah tamat dari pendidikan vokasional, mereka tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga sertifikat berdasarkan standar kompetensi dari modul yang ada. Untuk pelatihan, tentunya dibuat lebih sederhana," papar Darmin.

Selain itu, percepatan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan vokasional yang memiliki standar kompetensi juga penting untuk mempersiapkan SDM yang terampil (skilled workers) untuk kebutuhan industri.

"Untuk itu kewenangan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu diperkuat," ucap Darmin.

Darmin mengharapkan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan pendidikan dan pelatihan vokasional memiliki daya modal untuk masuk ke pasar kerja atau wirausaha.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah bisa memberikan dukungan untuk mendorong keterlibatan swasta, melalui percepatan implementasi skema kerja sama Pemerintah dengan Swasta (PPP).

Menurut Hanif, saat ini dukungan pendanaan untuk anggaran vokasi Indonesia belum memadai atau hanya sekitar Rp2 triliun untuk 128 juta tenaga kerja.
"Jumlah ini jauh berbeda dengan negara tetangga, Malaysia memiliki anggaran Rp13 triliun untuk 15 juta tenaga kerja yang mereka miliki," katanya. (Ant/y)