Sejumlah Guru di Tebingtinggi Sahuti Positif Memoratorium UN Tahun 2017

Tebingtinggi (SIB) -Sejumlah guru di Kota Tebingtinggi menyahuti dengan positif Moratorium UN Tahun 2017  seperti apa yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Namun guru-guru tersebut masih berbeda pandangan terkait hasil UN dijadikan sebagai pemetaan.

Saat SIB menjumpai Uban Siregar SPd guru SD Negeri 163098, Sabtu (26/11) untuk meminta komentarnya terkait wacana Mendikbud menghapus UN dengan tegas dan gamblang mengatakan selaku guru yang sudah mengabdi selama 26 tahun menyahuti dengan positif wacana yang disampaikan Mendikbud memoratorium UN Tahun 2017. Sebab menurutnya  UN selama ini jadi momok yang sangat menakutkan bagi anak-anak sehingga membuat kebanyakan anak bangsa ini stres kalau sudah tiba jadwal penentu kelulusan tersebut.

Uban Siregar juga kurang sependapat hasil UN dijadikan sebagai pemetaan sebab menurutnya dana UN yang begitu besar mubajir kalau hanya sekedar untuk pemetaan. "Kalau untuk pemetaan saja mengapa negara harus mengeluarkan dana yang begitu besar. Kalau untuk pemetaan semata sebaiknyalah digunakan jasa peneliti independen agar hasilnya lebih akurat di daerah mana sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana," jelas Uban Siregar.

Menurut pengakuan Uban Siregar, keberadaan UN yang dijadikan standar kelulusan cenderung membebani anak-anak. Akibatnya materi-materi yang diberikan bersifat hapalan bukan penguasaan materi. "Yang saya alami selama ini, kalau sudah kelas 6 kita tidak lagi fokus pada pemahaman materi-materi yang sudah ada tercatat di kurikulum melainkan pada pembahasan soal-soal UN tahun sebelumnya tujuannya agar anak-anak lulus," jelas Uban Siregar.

Yang lebih tragis menurut Uban Siregar, keberadaan UN berpotensi untuk menurunkan semangat anak-anak belajar untuk sekolah lanjutannya. Mengapa tidak? Karena bisa saja terjadi dari kelas 1 hingga kelas 6 anak terus juara, namun setelah keluar hasil UN nilainya kurang memuaskan dan tekadang dibawah yang berkemampuan biasa-biasa saja dalam keseharian dikelas. "Jadi menurut saya sangat tepat UN dihapus dan dananya dialihkan untuk kelengkapan sarana prasarana sekolah dan juga tunjangan guru," tambah Uban Siregar. Pendapat ini sama dengan apa yang disampaikan guru SMP Swasta Inti Nusantara Heppy D Tarigan.

Berbeda dengan Wakil Kepala SMA KCK Tebingtinggi Joksan Situmorang SPd, menurut dia keberadaan UN masih sangat dibutuhkan namun hasilnya bukan jadi standar kelulusan namun harus jadi pemetaan. "UN masih sangat dibutuhkan akan tetapi bukan sebagai standart kelulusan, namun jadi pemetaan," jelas Joksan Situmorang.

Menurut dia, jika UN dihapuskan sama sekali tentu akan berdampak pada menurunnya semangat anak-anak belajar. "Jika tidak ada beban yang memacu anak-anak sudah pasti semangat belajarnya menurun," jelasnya sembari mengakui bahwa keberadaan UN sebagai standart kelulusan selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi anak didiknya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP melalui selulernya mengatakan, Tebingtinggi mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah. "Apakah yang menjadi kebijakan pemerintah, Tebingtinggi siap untuk mensukseskannya," jelasnya

Menurut dia, kalaupun UN dijadikan sebagai standar kelulusan selama ini Tebingtinggi telah sukses mengantarkan anak-anaknya dan rata-rata kelulusan di Tebingtinggi diatas 95 persen setiap tahunnya itu menunjukkan perhatian Pemko Tebingtinggi terhadap pendidikan cukup tinggi dan kalau ada kebijakan UN dihapuskan tahun 2017 seperti wacana Mendikbud, Tebingtinggi juga siap melaksanakannya. (C20/h)