Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 25 April 2026

Nuh: UN Bukan Penentu Kelulusan Bukan Solusi

* Hak Siswa untuk Mendapatkan Pendidikan Bisa Terabaikan
- Senin, 20 April 2015 20:04 WIB
448 view
Nuh: UN Bukan Penentu Kelulusan Bukan Solusi
Surabaya (SIB)- Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menilai ujian nasional (UN) yang bukan penentu kelulusan siswa, bukan solusi untuk mengatasi kebocoran soal, bahkan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan justru tidak terpenuhi.

"UN sebagai penentu kelulusan tetap ada kebocoran, sedangkan UN bukan penentu kelulusan juga tetap bocor, lalu apa artinya kalau tidak dipakai (penentu kelulusan) kok masih bisa bocor," katanya di sela pengukuhan pengusaha nasional Chairul Tanjung sebagai guru besar kewirausahaan di Unair Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Menurut anggota Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, UN berbasis komputer atau UN "CBT" (computer based test) sebenarnya merupakan solusi yang bagus.

"CBT itu sudah kita bicarakan sejak tahun 2012, kita menyebutnya Electronic Examination atau UN Elektronik, tapi rintisan penerapannya baru bisa dimulai tahun ini. Bedanya, UN Elektronik itu kita rancang tetap sebagai penentu kelulusan," katanya.

Guru Besar Elektronika ITS Surabaya itu mengatakan dirinya dulu menggunakan UN untuk empat manfaat yakni kelulusan, pemetaan, kompetensi dan kelanjutan. "Sekarang, kelulusan diserahkan kepada sekolah," katanya.

Padahal, katanya, UN bukan penentu kelulusan itu bukan tanpa risiko, karena hak siswa terkait pendidikan bisa menjadi terabaikan.

"PP Nomor 13 Tahun 2015 tertanggal 6 Maret 2015 menyatakan UN sebagai alat untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi. Patokan minimalnya 55 dan kalau kurang dari itu harus mengulang, lalu Permendikbud mengatur UN ulang itu tahun 2016," katanya.

Artinya, ada ratusan ribu anak yang tidak akan bisa memenuhi standar nilai minimal 55, karena dua tahun terakhir (2013 dan 2014) menunjukkan rata-rata capaian siswa itu hanya 60, sehingga di bawah 55 itu ada ratusan ribu anak.

"Nah, ratusan ribu anak itulah yang tidak akan terpenuhi hak pendidikannya, karena dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja, karena universitas dan perusahaan itu akan melihat nilai UN, sebab nilai ujian sekolah yang mungkin 8 ke atas itu masih akan diragukan," katanya.

Hasilnya, siswa dengan nilai di bawah 55 akan sulit melanjutkan ke universitas dan juga bekerja. "Yang namanya ujian itu ada lulus dan tidak, tapi kalau ujian sekolah menghasilkan 100 persen siswa menjadi lulus. Kalau pemetaan ya tak perlu UN, cukup sampling," katanya.

Selain itu, jadwal UN dengan SNMPTN tahun ini juga tidak bersinggungan, karena jadwal SNMPTN itu 4-5 Mei 2015, sedangkan pengumuman UN SMA sederajat itu pada 8 Mei 2015, sehingga UN dan SNMPTN tidak ada titik temu, kecuali ikut UN tahap kedua.

"Karena itu, saya sarankan mereka yang tidak lulus UN jangan diberi jadwal ulangan atau susulan pada tahun depan (2016), melainkan langsung uji ulang dengan CBT (UN CBT atau UN Elektronik, sehingga siswa tidak dikorbankan, baik untuk melanjutkan studi atau pun bekerja," katanya.

Ditanya tentang solusi untuk mengatasi kebocoran UN itu, ia mengelak untuk berpendapat. "Itu terserah kementerian sekarang untuk mengatasi, tapi saya menyarankan bahwa UN CBT bisa menjadi pertimbangan atau solusi, bukan justru mengabaikan UN dalam fungsi kelulusan yang mengabaikan hak siswa," katanya. (Ant/q)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru