PPSSU Minta Presiden Awasi Seleksi Sekolah Rakyat agar Tepat Sasaran

Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, muncul setelah membaca pemberitaan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 22 Juni 2026 mengenai kesiapan operasional 93 Sekolah Rakyat yang menempatkan pemerintah daerah sebagai kunci pelaksanaan program.

PPSSU menilai pengawasan harus dimulai dari tingkat kelurahan dan desa karena lurah serta kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi maupun surat keterangan sebagai dasar pendataan calon siswa.

"Jika surat keterangan miskin ekstrem diterbitkan tanpa verifikasi yang ketat, maka hak anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem dapat tergeser," tegasnya.

Selain kepada pemerintah pusat, PPSSU juga meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara serta DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung terhadap proses seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.

PPSSU mengingatkan, setiap bentuk manipulasi data, pemalsuan dokumen maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan surat keterangan miskin ekstrem harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masty juga menilai, apabila proses seleksi tidak berjalan objektif, sekolah-sekolah swasta di Sumatera Utara berpotensi kehilangan banyak peserta didik sehingga dapat mengganggu keberlangsungan operasionalnya.

PPSSU Desak Pemerintah Ambil Langkah Cepat Tangani Perundungan di Sekolah

Ketua PPSSU: Anggota DPRD Gadaikan SK Tidak Mendidik bagi Generasi Muda

Penempatan Ribuan Guru Swasta Lulus P3K Rugikan Sekolah Swasta

Eksistensi Sekolah Swasta Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU