PPSSU Minta Presiden Awasi Seleksi Sekolah Rakyat agar Tepat Sasaran

Medan(harianSIB.com)

Persatuan Pengajar Swasta Sumatera Utara (PPSSU) menyurati Presiden RI Prabowo Subianto agar proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat, transparan, dan benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Ketua PPSSU Dr Masty Pencawan MPA didampingi Sekretaris Partomuan Silitonga ST menyampaikan hal itu kepada wartawan SIB di Medan, Kamis (25/6/2026). Menurut mereka, proses pendataan calon peserta didik yang melibatkan Dinas Sosial bersama lurah dan kepala desa harus diawasi secara serius agar tidak terjadi manipulasi data.

"Kami meminta agar tidak ada penerbitan surat keterangan miskin ekstrem kepada warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria, apalagi jika disertai praktik pemberian imbalan demi meloloskan anak ke Sekolah Rakyat," kata Masty.

Ia menjelaskan, Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian besar masyarakat karena menawarkan pendidikan gratis dengan sistem asrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, pakaian, makanan, sepatu hingga buku pelajaran, ditanggung pemerintah.

Baca Juga:

• Tradisi Jawa Warnai Peringatan Tahun Baru Islam di Ujung Batu III

Menurut Masty, fasilitas tersebut berpotensi mendorong sebagian orang tua yang sebenarnya mampu secara ekonomi berusaha memperoleh status miskin ekstrem agar anaknya diterima di Sekolah Rakyat.

"Kami khawatir ada pihak yang memanfaatkan celah administrasi. Karena itu, verifikasi data harus benar-benar dilakukan secara objektif," ujarnya.

Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, muncul setelah membaca pemberitaan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 22 Juni 2026 mengenai kesiapan operasional 93 Sekolah Rakyat yang menempatkan pemerintah daerah sebagai kunci pelaksanaan program.

PPSSU menilai pengawasan harus dimulai dari tingkat kelurahan dan desa karena lurah serta kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi maupun surat keterangan sebagai dasar pendataan calon siswa.

"Jika surat keterangan miskin ekstrem diterbitkan tanpa verifikasi yang ketat, maka hak anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem dapat tergeser," tegasnya.

Selain kepada pemerintah pusat, PPSSU juga meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara serta DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung terhadap proses seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial RI.

PPSSU mengingatkan, setiap bentuk manipulasi data, pemalsuan dokumen maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan surat keterangan miskin ekstrem harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masty juga menilai, apabila proses seleksi tidak berjalan objektif, sekolah-sekolah swasta di Sumatera Utara berpotensi kehilangan banyak peserta didik sehingga dapat mengganggu keberlangsungan operasionalnya.

"Jika terjadi penyalahgunaan dalam proses seleksi, sekolah-sekolah swasta akan menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak sekolah bisa kehilangan peserta didik secara signifikan hingga akhirnya gulung tikar," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PPSSU Partomuan Silitonga ST menegaskan pihaknya mendukung penuh Program Sekolah Rakyat karena bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami sangat mendukung berdirinya Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, penerima manfaatnya harus benar-benar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, bukan mereka yang sebenarnya mampu tetapi memanfaatkan celah administrasi," ujarnya.

PPSSU berharap pemerintah menjaga integritas Program Sekolah Rakyat dengan memastikan proses seleksi mengacu pada data yang valid dan verifikasi lapangan yang objektif sehingga program tersebut tepat sasaran serta tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi dunia pendidikan, khususnya sekolah swasta. (**)

PPSSU Desak Pemerintah Ambil Langkah Cepat Tangani Perundungan di Sekolah

Ketua PPSSU: Anggota DPRD Gadaikan SK Tidak Mendidik bagi Generasi Muda

Penempatan Ribuan Guru Swasta Lulus P3K Rugikan Sekolah Swasta

Eksistensi Sekolah Swasta Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU