Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 05 Oktober 2026
Tajuk Rencana

Seratus Hari Periode Kedua Jokowi

Redaksi - Sabtu, 01 Februari 2020 11:07 WIB
391 view
Seratus Hari Periode Kedua Jokowi
mediaindonesia.com
Seratus hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi jatuh pada 28 Januari 2020 lalu. Banyak yang membuat penilaian terhadap kinerja menteri. Ada yang memberi nilai merah dan sebagian menganggap sudah lebih baik dari sebelumnya.

Presiden Jokowi sebenarnya sudah menegaskan dirinya sejak awal tidak menetapkan kerja 100 hari pemerintahannya. Setiap menteri tinggal melanjutkan dan mengoptimalkan kerja-kerja pada periode sebelumnya. Masing-masing memiliki KPI (key performance indicator) yang jelas, konkret dan terukur.

Istilah 100 hari pertama sudah lama populer di masyarakat, yang diadopsi dari Amerika Serikat. Istilah ini dipakai untuk mengukur kinerja sebuah pemerintahan, baik di level pusat maupun daerah. Banyak politisi dan aktivis menggunakan momen 100 hari untuk merilis rapor pemerintah.

Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tercatat sudah melakukan gebrakan dalam 100 hari kerja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan menghapus Ujian Nasional (UN) yang mulai berlaku pada 2021. Kebijakan penghapusan ini sempat menuai polemik.

Teranyar, Nadiem merilis Kampus Merdeka sebagai kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Lalu, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo berencana menghapus tenaga honorer secara total. Jadi yang bisa bekerja di instansi pemerintah hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghapus jabatan eselon I Kementerian BUMN. Dia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian eselon I Kementerian BUMN. Jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah juga dibenahi.

Ada beberapa persoalan menonjol di periode kedua Jokowi. Publik dikejutkan penyelundupan yang dilakukan orang nomor satu di Garuda. Lalu muncul kasus ASABRI dan Jiwasraya yang merugikan banyak orang.

Beberapa menteri kinerjanya tak menonjol. Mungkin bukan tak kerja, tetapi jika tak dikomunikasikan ke publik, orang bakal tak tahu apa yang dilakukan. Komunikasi menteri mesti diperbaiki, dengan memanfaatkan media massa dan media sosial.

Terlalu dini menilai berhasil dan gagal hanya dalam 100 hari. Namun tak ada salahnya mengevaluasi kinerja demi perbaikan ke depan. Diharapkan anggota kabinet bekerja makin cepat untuk membangun Indonesia unggul. (**)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru