Besok, Minggu 9 Februari 2020 dirayakan sebagai Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara mengambil tema "Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan Gerbang Ibu Kota Negara". Ini sebagai dukungan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Presiden Jokowi akan hadir hari ini, Sabtu 8 Februari 2020. Meski sehari lebih awal, diharapkan tidak akan mengurangi makna perayaan HPN. Sebab memang sejak kemarin ada rangkaian kegiatan kepala negara ke Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat.
Pemilihan tema mengenai pemindahan ibu kota sudah sangat tepat. Tak bisa dipungkiri, pasti akan ada banyak hal yang mungkin terjadi. Sebab bukan hanya soal teknis saja, bagian tersulit adalah masalah sosial.
Masih di awal, bagaimana mutasi PNS dari Jakarta sudah mulai dipolemikkan. Bagaimana dengan yang sudah mendekati pensiun atau keluarganya bekerja di Jakarta, apakah mesti "dipaksa" ikut? Tentu saja bukan keputusan yang mudah dan perlu penanganan secara khusus agar PNS tak bermasalah untuk bekerja di Kalimantan.
Belum lagi dampak kehadiran ibu kota baru ke penduduk sekitar. Bisa saja mereka tak siap dengan perubahan sosial yang terjadi secara "revolusioner". Mereka yang hidup dalam budaya rural, tiba-tiba dikepung budaya urban.
Alasan pindah saja masih ada diperdebatkan. Jakarta masih dianggap layak sebagai ibu kota, meski masalah sudah segudang.
Padahal ini bukan masalah suka atau tidak suka, merupakan rencana yang sudah tertunda sejak zaman Presiden Soekarno.
Pemerintah pasti sudah memiliki formula dan program tentang pemindahan ibu kota. Berbagai persoalan mungkin sudah dipetakan dan bagaimana mengantisipasinya. Proses ini sangat kompleks dan melibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang.
Peran pers sangat strategis dalam proses pemindahan ibu kota. Tugasnya adalah menginformasikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian rencana yang begitu baik mendapat dukungan anak bangsa.
Pemerintah juga memerlukan masukan dari masyarakat. Sebab sebaik apapun rencana dibuat, pasti ada kekurangan dan kelemahan. Saat pers menyosialisasikannya melalui pemberitaan, ada umpan balik yang bisa digunakan menyempurnakan proses pemindahan ibu kota.
Dukungan pers terhadap pemindahan ibu kota diharapkan tidak sebatas HPN saja. Wartawan berada di garis terdepan agar rencana bisa terwujud sesuai rencana. Meski nanti presiden berganti di 2024, penguasa baru tidak mementahkan pemindahan ini.
Ini merupakan bagian dari tugas sebagai pers pembangunan. Jurnalisme pembangunan (journalism of development) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menyadarkan masyarakat tentang pembangunan. Di sini pers berusaha meyakinkan masyarakat akan masa depan, sehingga mereka dapat berpartisipasi.
Tema HPN ini menunjukkan kedewasaan pers Indonesia. Jadi tidak hanya membicarakan dirinya saja agar diperhatikan semua pihak. Pers Pancasila juga mengambil bagian dalam tugas besar dalam pembangunan bangsa, termasuk rencana pemindahan ibu kota. (**)