Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 05 Oktober 2026
LIVE
TAJUK RENCANA

Perbaiki Komunikasi Pemerintah

Redaksi - Kamis, 13 Februari 2020 11:07 WIB
563 view
Perbaiki Komunikasi Pemerintah
Minews ID
Ilustrasi
Dari sisi kinerja, pemerintahan Jokowi sangat menonjol. Beberapa kementerian bekerja keras sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Lihatlah berapa panjang jalan tol dibangun, infrastruktur dibenahi, termasuk turunnya harga bahan bakar minyak (BBM).

Sayangnya kinerja yang baik tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik. Akibatnya, informasi simpang siur, dan membingungkan rakyat. Kadang, antara satu pejabat yang satu dengan yang lain tidak sinkron.

Beberapa pejabat malah membuat kebijakan yang kontraproduktif terhadap garis Jokowi. Tentu saja dampaknya bukan hanya ke pejabat yang bersangkutan, tetapi ke Presiden sebagai orang nomor satu di pemerintahan. Masalah ini sudah sangat serius, sebab terjadi bukan hanya di level nasional, tetapi hingga ke daerah.

Ada beberapa kasus yang menarik diamati tentang buruknya komunikasi antara pejabat. Pertama, tentang penyebab banjir Jakarta yang berbeda antara menteri dengan gubernur. Polemik baru mereda ketika Jokowi turun tangan menjernihkan persoalan.

Kedua, pemulangan WNI dari Wuhan yang diduga terkena virus corona. Pemerintah Pusat memilih melakukan karantina terlebih dahulu di Natuna. Pemerintah setempat malah meliburkan sekolah dan warga melakukan unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan.

Ketiga, penebangan pohon di Monas untuk digunakan sebagai sirkuit. Masalah ini sempat ramai sebab ternyata menurut Setneg tak ada izin. Setelah beberapa menghangat, ternyata pemerintah pusat membolehkan dan renovasi berlanjut kembali.

Ketiga, rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Informasi pertama justru dari orang-orang pemerintah dan pengurus partai koalisi. Masukan masyarakat yang akan menjadi acuan untuk dilaksanakan atau tidak. Ternyata dalam waktu tak begitu lama, pemerintah langsung mengumumkan tak jadi memulangkan sebab derasnya penolakan dari publik.

Keempat, pengangkatan Plt Dirjen Bimas Katolik. Masalah ini riuh di media massa dan media sosial. Sekjen Kemenag akhirnya minta maaf sebab ternyata dari eselon 2 bisa menjadi plt eselon 1. Dasar hukumnya jelas yakni Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SEA/1/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang membolehkan pejabat Eselon II sebagai Plt Pejabat Eselon I. Namun masalah sudah sempat menjadi polemik dan membuat buruk citra pemerintah.

Di level lokal, masalah serupa sering terjadi, seperti di Sumatera Utara (Sumut). Kasus penyelenggaraan Festival Danau Toba (FDT), yang pertama sekali diumumkan akan dihapus. Setelah muncul reaksi, muncul pengumuman susulan, bukan dihapus, melainkan diganti dengan kegiatan. Informasi terbaru tetap dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya.

Kasus terbaru adalah tentang informasi pemusnahan babi. Gubernur kemudian mengaku tak pernah menyampaikan hal itu. Masalah sudah sempat runyam dan memantik pro-kontra.

Pemerintah harus segera memperbaiki komunikasinya dari pusat ke daerah. Bila perlu libatkan pers untuk membantu sebab itu memang bidangnya. Kita berharap ke depan tak ada lagi kesimpangsiuran informasi karena pejabatnya kurang menguasai tupoksinya. (**)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru