Jakarta (SIB)-Sebanyak 25 duta besar negara-negara sahabat, akan berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur, mengikuti rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional atau HPN 2019. Kedatangan mereka, khususnya saat digelar forum investasi, konvensi media, dan puncak HPN.
Para Dubes yang dijadwalkan hadir adalah Amerika Serikat, Rusia, Austria, Kamboja, Bangladesh, Maroko, Lebanon, Taiwan, Serbia, Bosnia, Herzgovina, Mesir, Jepang, Slovakia, Thailand, Belanda, Iran, Australia, Pakistan, Singapura, Ceko, Bulgaria, Yunani, dan Seycheles.
Panitia acara yang bertugas mengurus para dubes, Bob Iskandar mengatakan, sesuai jadwal forum investasi akan digelar di Hotel Majapahit Surabaya, pada 7 Februari 2019. Acara ini pun akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal S Depari.
Sedangkan untuk ikut Konvensi Media, akan diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat, Joseph Donovan Junior.
"Dia diharapkan dapat berbicara 10 menit pada forum yang dihadiri tokoh-tokoh pers Indonesia," kata Bob dalam siaran pers diterima pada Minggu (3/2).
Pada 9 Februari 2019, lanjut Bob, para dubes akan hadir mengikuti puncak perayaan HPN di Grand City Surabaya, yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Siap Sukseskan
Sementara itu, sejumlah komponen pers bergandengan untuk menyukseskan penyelenggaraan HPN 2019. Tahun ini mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selain Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai penggeraknya, komponen pers lain yang ikut serta menyukseskan HPN 2019 ialah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Menurut Direktur Komunikasi PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah HPN 2019 diputuskan karena Surabaya adalah daerah yang merupakan pusat kegiatan metropolitan kedua setelah Jakarta.
"Rangkaian HPN juga digelar di daerah lain di Jatim. Di antaranya di Jombang, Bangkalan, dan Jember. Kegiatannya berbeda-beda, namun, seiring dengan menguatnya era digital, tidak jauh-jauh dari tema besar, yakni 'Pers, Menguatkan Ekonomi Kerakyatan, berbasis digital," kata Yusuf.
Selain dengan Pemprov Jatim, komponen pers juga menggandeng berbagai kementerian, perusahaan swasta, media massa, serta para tokoh dari kalangan media massa, media sosial, perguruan tinggi, kalangan milenial, dan lainnya. Hal itu karena disadari pers juga milik masyarakat.
Soal kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) hingga kini masih menjadi persoalan. Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia, Prof DR Bagir Manan berpendapat agar hak pelaksanaan hari pers diserahkan kepada Dewan Pers.
Dewan Pers dianggap lebih netral dan milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia. Meski bisa diputuskan bahwa panitia pelaksana nantinya bukan unsur Dewan Pers.
Seperti diketahui, AJI dan IJTI mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi. Terutama menyangkut soal tanggal, di mana 9 Februari sejatinya itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
"Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar," katanya. Yang pasti, Bagir setuju ada pembahasan soal HPN. Dia menyarankan permasalahan ini disampaikan ke pemerintah agar dibahas bersama.
"Kalau paling gampang kapan tonggak pers, tapi tidak ketemu titiknya, bagaimana kalau HPN disamakan dengan sejak Republik ini berdiri saja, 17 Agustus. Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar," katanya. (Viva/f)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
