Kamis, 02 Mei 2024

12.500 Nelayan Tanjungbalai Sulit Peroleh BBM Subsidi

Redaksi - Kamis, 08 April 2021 20:09 WIB
12.500 Nelayan Tanjungbalai Sulit Peroleh BBM Subsidi
Internet
Pemkot Tanjungbalai bersama KNTI
Tanjungbalai (SIB)
Sekira 12.500 nelayan Tanjungbalai mengeluh karena sulit untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Tanjungbalai, Imam Azhari kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial saat audensi, Selasa (6/4) sore.

Dia mengatakan, BBM bersubsidi sangat dibutuhkan para nelayan dalam mendukung kinerja untuk kesejahteraan hidup mereka.

Untuk itu, Imam Azhari meminta Pemko Tanjungbalai dapat bersinergi bersama KNTI dalam mencarikan solusi dan langkah strategis dalam penyelesaian persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan yang ada di Kota Tanjungbalai.

Lebih lanjut, Imam Azhari menyampaikan bahwa persoalan hak akses nelayan kecil tradisional terhadap memperoleh BBM ini perlu segera dituntaskan karena merupakan permasalahan pokok bagi nelayan.

"Kami berharap BBM bersubsidi bisa dinikmati oleh nelayan kecil tradisional, karena itu haknya. Pemko Tanjungbalai dan kelembagaan terkait dengan BBM bersubsidi ini perlu berkomunikasi dan bersinergi lebih intens agar nelayan segera mendapatkan haknya," kata Imam Azhari.

Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial menyambut baik niat dan usaha dari DPD KNTI Kota Tanjungbalai sebagai organisasi masyarakat nelayan yang menampung dan menyampaikan aspirasi para nelayan di kota itu.

"Saya sangat menjunjung kepedulian KNTI terhadap nelayan, kita akan programkan untuk melakukan survei dalam mencari solusi agar nelayan bisa terbantu memperoleh BBM bersubsidi demi kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat pesisir kita. Saya berharap temuan yang didapat nantinya dari survei yang dilakukan mampu memberikan sumbangsih yang berguna bagi perbaikan kebijakan hingga di tingkat pusat," ujar HM Syahrial.

Diakui, bahwa Pemko Tanjungbalai menyadari betul bahwa kolaborasi bersama masyarakat, seperti DPD KNTI adalah upaya dalam mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bisa dilakukan terhadap kesejahteraan para nelayan.

"Jika kepastian kebutuhan hak bagi nelayan terutama soal BBM bersubsidi sudah terpenuhi, maka hal ini akan meringankan beban mereka saat pergi melaut, karena BBM adalah keperluan utama nelayan untuk melaut," ungkap Wali Kota. (BR05/c)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
SHARE:
Tags
Subsidi
beritaTerkait
Petani di Simalungun Minta Pemerintah Tak Hanya Mensubsidi Pupuk Urea dan NPK

Petani di Simalungun Minta Pemerintah Tak Hanya Mensubsidi Pupuk Urea dan NPK

Petani Minta Kios Kembalikan Kelebihan Pembayaran Pupuk Bersubsidi

Petani Minta Kios Kembalikan Kelebihan Pembayaran Pupuk Bersubsidi

Minta Maaf Tolak Israel di Piala Dunia U-20, Mantan Gubernur Bali : Posisi Saya Sulit

Minta Maaf Tolak Israel di Piala Dunia U-20, Mantan Gubernur Bali : Posisi Saya Sulit

Harga Pupuk Bersubsidi di Toba Dijual Diatas HET

Harga Pupuk Bersubsidi di Toba Dijual Diatas HET

2024 Alokasi 3 Jenis Pupuk Bersubsidi Sumut Total 234.848 ton

2024 Alokasi 3 Jenis Pupuk Bersubsidi Sumut Total 234.848 ton

Sulit Bayar Utang, Indofarma (INAF) Resmi PKPU

Sulit Bayar Utang, Indofarma (INAF) Resmi PKPU

komentar
beritaTerbaru