Senin, 29 April 2024

471 Persil Aset Pemko Medan Belum Bersertifikat, Masih Terkendala di BPN

* Bobby: KPK Berkali-kali Ingatkan Agar Aset Pemko Segera Disertifikatkan
Redaksi - Rabu, 24 Agustus 2022 17:02 WIB
471 Persil Aset Pemko Medan Belum Bersertifikat, Masih Terkendala di BPN
Foto SIB/Dok Diskominfo Medan
SERAHKAN SERTIFIKAT : Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Frederick Situmorang didampingi Kakanwil BPN Sumut Askani dan Kakan Pertanahan Kota Medan Dr Yuliadi menyerahkan sertifikat ase
Medan (SIB)
Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap agar aset yang dimiliki Pemko Medan berupa persil lahan dapat segera diterbitkan sertifikatnya. Selain sebagai pendukung legalitas kepemilikan, juga guna memenuhi target yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 1.155 persil aset tanah yang dimiliki, baru 684 persil yang sudah bersertifikat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Bobby Nasution dengan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Frederick Situmorang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Askani SH MH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Dr Yuliadi S SiT MH, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Diko Roland Damanik SH dan Kepala seksi Tanah dan pengembangan Nurdin Nasution S SiT di Balai Kota Medan, Senin (22/8).

“KPK telah berkali-kali mengingatkan kami agar aset yang dimiliki Pemko Medan segera disertifikatkan. Seolah-olah kami tidak mau melegalkan atau menerbitkan sertifikat atas aset yang dimiliki tersebut,” kata Bobby Nasution seraya menjelaskan bahwa Pemko Medan telah berupaya untuk mensertifikatkan asetnya ke BPN namun belum diketahui apa yang menjadi kendala.

Selain itu, ungkap Bobby, berdasarkan laporan dari beberapa dinas teknis, ada beberapa proyek dari Kementerian PUPR yang terancam gagal salah satunya terkait masalah pembebasan lahan. Persoalan seperti ini perlu dilakukan pembahasan.

Sebab, efeknya bisa panjang sehingga pihak kementrian tidak akan mau lagi membantu Pemko Medan.

“Nanti pihak kementerian bisa mengatakan, setiap uang APBN masuk ke Kota Medan pasti menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) hanya karena persoalan pembebasan lahan. Jika pun uang APBN mau masuk ke Kota Medan, pihak kementrian pasti menyarankan agar Pemko Medan melakukan pembebasan lahan. Ini sebenarnya dikeluhkan pihak kementrian yang kami rasakan hari ini,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, Bobby berharap agar persoalan ini segera diselesaikan. Jika tidak Pemko Medan akan menjadi cacatan bagi pihak kementrian. Apabila mereka ingin melaksanakan proyek di Kota Medan, maka persyaratannya adalah, pembebasan lahan harus dilakukan Pemko Medan, padahal APBD tidak cukup untuk membebaskan lahan.

“Untuk itu dalam pertemuan ini, mari kita berdiskusi, bukan mencari siapa yang salah. Tujuannya untuk membangun negeri kita, salah satunya Kota Medan yang merupakan pintu masuk Indonesia bagian Barat. Jadi mari kita bersama-sama menyesaikan persoalan-persoalan yang ada ini,” harapnya.[br]

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengungkapkan, dari 1.155 persil aset Pemko, 471 persil lagi belum bersertifikat.

Sepanjang tahun 2020 sampai 2022, pemko telah mengajukan penerbitan sertifikat sebanyak 425 persil.

“Dari 425 persil yang diajukan untuk diterbitkan sertifikatnya, 164 persil telah dilakukan pengukuran dan 82 persil lagi belum diproses. Sedangkan sertifikat yang terbit sepanjang tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 179 persil dengan perincian tahun 2020 sebanyak 56 persil, tahun 2021 52 persil dan tahun 2022 71 persil. Target pensertifikatan Pemko Medan tahun 2022 ini sebanyak 296 persil,” terangnya.

Sementara itu Staf Khusus Menteri ATR/BPN Frederick Situmorang mengatakan, target Pemko Medan untuk mensertifikatkan 296 persil tanah di tahun 2022 akan diselesaikan dengan mengikuti mekanisme. Di samping itu, kata Fredrick, kedua belah pihak baik itu BPN dan Pemko Medan bekerjasama.

“Apa yang menjadi kelengkapan harus dipenuhi. Semangat kita adalah menyelamatkan aset, kita tidak ada berupaya menghambat aset. Jangan sampai ada tuntutan masuk terhadap aset itu, kita kalah karena kelengkapannya tidak lengkap,” jelas Fredrick.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan sertifikat yang telah selesai oleh Frederick kepada Bobby Nasution disaksikan Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan HM Sofyan dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. (A8/f)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
Aset Pemko MedanBobby NasutionBPNKPKPemko Medan
beritaTerkait
Bobby Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan

Bobby Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Amarta Karya

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Amarta Karya

Sudah Bertemu Bobby, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Sudah Bertemu Bobby, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Kepala BPN Sergai Harap Dukungan Pemkab dan Masyarakat dalam Percepatan Reforma Agraria

Kepala BPN Sergai Harap Dukungan Pemkab dan Masyarakat dalam Percepatan Reforma Agraria

LSM KPK RI Heran Judi “Bola Tangkas” Pasar Malam di MMTC Bisa Beroperasi 5 Tahun

LSM KPK RI Heran Judi “Bola Tangkas” Pasar Malam di MMTC Bisa Beroperasi 5 Tahun

Jerman Ingin Perkuat Kerjasama Lingkungan dan Kebersihan dengan Pemko Medan

Jerman Ingin Perkuat Kerjasama Lingkungan dan Kebersihan dengan Pemko Medan

komentar
beritaTerbaru