Medan (SIB)
Kondisi prevalensi stunting di Sumatera Utara (Sumut) berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sangat memprihatinkan. 13 Dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus “merah†alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30 persen.
Demikian dikatakan Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Medan, Sumatera Utara pada Rabu (9/3) di Medan.
Ditambahkan, Mandailing Natal dengan prevalensi stunting 47,1 persen memuncaki peringkat nomor 2 dari 246 kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas berdasar data SSGI 2021. Padang Lawas yang berprevalensi 42 persen, masuk dalam 10 besar daerah berstatus merah.
Status merah selain disandang Mandailing Natal dan Padang Lawas, juga mencakup Pakpak Bharat, Nias Selatan, Nias Utara, Dairi, Padang Lawas Utara, Nias, Kota Padangsidempuan, Langkat, Batubara, Labuan Batu Utara serta Tapanuli Selatan.
Sementara yang berstatus kuning atau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 20 hingga 30 persen meliputi Samosir, Simalungun, Nias Barat, Labuan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Karo, Toba Samosir, serta Binjai. Tepatnya daerah yang berstatus kuning di Sumut berjumlah 14 daerah.
Sementara yang berstatus hijau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 10 hingga 20 persen mencakup 6 daerah terdiri dari Serdang Bedagai, Kota Medan, Asahan, Kota Tebingtinggi, Kota Pematang Siantar dan Deli Serdang.
“Padahal stunting bukanlah kutukan melainkan stunting bisa dicegah sedini mungkin. Jika semua aspek dari hulu hingga hilir, potensi munculnya stunting bisa diantisipasi dengan baik maka setiap keluarga bisa terhindar dari lahirnya bayi-bayi stunting,†katanya.
Persoalan stunting merupakan masalah serius mengingat sekitar 2 – 3 persen pendapatan domestik bruto atau PDB hilang pertahun akibat stunting. Dalam hitung-hitungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu, dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15 triliun maka potensi kerugian akibat stunting akan mencapai Rp 450 triliun.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang diberi amanah Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden/Perpres Nomor 72/2021 sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia berharap konvergensi lintas sektoral sungguh-sungguh bisa terlaksana dan membutuhkan komitmen serta kerja keras semua pihak.
“Program, kegiatan dan anggaran untuk percepatan penurunan stunting menjadi saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran. Dengan keberadaan 10.323 Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang ada di Sumut atau setara dengan 30.969 orang penggerak pendamping keluarga, persoalan stunting di seantero Sumut harus bisa teratasi,â€jelas Hasto.
Menurut Hasto Wardoyo, kolaborasi semua pihak di Sumut menjadi kata kunci untuk percepatan penurunan stunting.
Pelibatan 21 perguruan tinggi di Sumut yang memiliki program studi gizi dan program studi kelompok kesehatan sangat potensial dilibatkan. Program kampus merdeka memungkinkan mahasiswa bisa mendapat nilai satuan kredit semester di Kampung-Kampung Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh Sumut, sehingga kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting bisa optimal.
“Saya berharap, keberadaan 385 perguruan tinggi yang ada di Sumut bisa melaksanakan kegiatan peduli stunting. Hingga saat ini baru sembilan perguruan tinggi atau sekitar 2 persen yang telah melakukan perjanjian kesepakatan pemahaman (MOU) peduli stunting dengan BKKBN. Pelibatan mahasiswa dan pengerahan maksimal TPK menjadi solusi untuk mengcover persoalan stunting yang ada di 6.132 desa yang ada di Sumut,†papar Hasto Wardoyo.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Musa Rajekshah mengakui bahwa memang ada beberapa kabupaten kota di Sumut yang kasus stuntingnya tinggi seperti Padang lawas, Mandailing Natal dan Pakpak. Ditegaskan, pihaknya bersama dengan kepala BKKBN perwakilan Sumut akan duduk bersama- bersama dengan kabupaten kota untuk melihat data yang sudah ada di BKKBN baik by name maupun by address.
“Kita juga akan melihat apa indikatornya data stunting di daerah itu, karena tidak semua mengalami tidak normal secara fisik. Apakah itu karena kelahiran, gizi buruk dari ibu dan anak ataukah dari sanitasi karena airnya tidak bersih. Nanti kita bagi tugasnya tiap daerah, secara nasional anggarannya juga sudah disiapkan ke kabupaten kota. Sehingga kita mau kerjaan ini, kita kerjakan secara bersama-sama,†jelasnya.
Untuk menurunkan angka kasus ini, ia menargetkan ke depan kasus stunting di Sumut bisa menurun 4 persen setiap tahunnya sehingga tercapai di 2024 target nasional 14 persen di Juni 2024.
Ini bisa lebih makanya harus ada kerjasama antar kabupaten kota terutama kabupaten kota yang tinggi kasusnya,†ungkapnya.
Sementara itu, penyebab terbesar terjadinya kasus stunting di Sumut karena kurangnya gizi dari bayi yang lahir dan juga karena di saat perkawinan pasangan suami istri belum mempersiapkannya dan ada juga karena sanitasi. Setiap daerah tegasnya berbeda-beda tidak bisa dipukulratakan penyebabnya. (A03/a)
