Dinkes Medan dan BPJS Diminta Awasi Ketersediaan Kamar Rawat Inap

Medan (SIB)

Sudari ST selaku Ketua Komisi II DPRD Medan meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Medan dan pihak BPJS Kesehatan mengawasi secara ketat ketersediaan kamar rawat inap di setiap Rumah Sakit (RS) di Kota Medan, khususnya swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Pasalnya setiap menerima pasien BPJS, ada pihak RS swasta menyebutkan tidak ada kamar kosong, kamar penuh, sehingga banyak pasien yang pulang, padahal mereka butuh dirawat secara intensif. Ini harus menjadi perhatian Dinkes Medan dan BPJS Kesehatan. Awasi secara ketat ketersediaan kamar di RS swasta, pastikan kebenaran kamar penuh tersebut," ujarnya, Senin (14/8).

Dirinya sudah sangat sering menerima laporan dari masyarakat khususnya warga Medan Utara terkait penuhnya kamar-kamar RS swasta.

"Harus ada sistem yang dibangun mengawasi hal ini. Apalagi kita tahu bahwa petugas BPJS Kesehatan disiapkan di setiap RS yang bekerjasama. Jadi tidak ada alasan tidak bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap ketersediaan kamar," ujarnya.

Sudari juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Medan agar bersama-sama dengan BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan secara ketat terhadap ketersediaan kamar rawat inap. Bila perlu, dibangun sistem yang terintegrasi untuk dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

"Dan bila menemukan adanya RS yang dengan sengaja menyebutkan kamar penuh padahal kamar rawat inap masih tersedia, maka RS tersebut harus diberi sanksi tegas," katanya.

Diingatkan, khususnya warga Medan Utara agar tidak selalu menuju ke RS swasta apabila membutuhkan pertolongan medis. Saat ini, Pemko Medan sudah menyiapkan RS Bachtiar Djafar sebagai fasilitas kesehatan yang memadai.

"Kita punya RS Bachtiar Djafar. Mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan Pemko Medan. Kita di DPRD Medan juga terus mendorong agar fasilitas di RS Bachtiar Djafar terus ditingkatkan untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," pungkasnya. (A7/a)

Baca Juga:

• Keterbukaan Informasi dan Keluhan Peserta Harus Direspon BPJS
• 7,3 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan: Bisa Aktif Kembali Jika Penuhi Syarat