Ahli Pidana Nilai Dakwaan Cacat Bisa Ganggu Pembuktian Korupsi Smartboard Langkat

Medan(harianSIB.com)

Ahli hukum pidana Universitas Medan Area (UMA), Dr Andi Hakim Lubis SH MH, menilai cacat dalam surat dakwaan penuntut umum dapat berimplikasi terhadap pembuktian perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Langkat.

Keterangan tersebut disampaikan Andi saat dihadirkan terdakwa Budi Pranoto Seputra, Direktur PT Bismacindo Perkasa, dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Langkat di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (19/8/2026) sore.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai M. Yusafrihardi Girsang.

Menjawab pertanyaan penasihat hukum Budi, Itoloni Gulo, mengenai konsekuensi hukum apabila dakwaan penuntut umum dinilai cacat, Andi menyebut pemidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pidana.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi PT TPL Rp2 Triliun, Ephorus HKBP: Keadilan Harus Sampai ke Pemulihan Alam

Menurutnya, terdapat tiga hal yang harus dibuktikan, yakni terpenuhinya unsur delik, adanya perbuatan melawan hukum, serta terbuktinya sifat kesalahan terdakwa.

"Ketika dakwaan itu cacat dan tidak otentik, maka bukti-bukti itu harus dikesampingkan. Ketika bukti harus dikesampingkan maka unsur kerugian negara tidak terbukti," kata Andi dalam persidangan.

Kasus Dugaan Korupsi Tugu Mejuah-Juah Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan

Penyuap Bupati Labuhanbatu Rp38 M Lebih Diadili di Pengadilan Tipikor Medan

Pengusutan SLB, Kejari Koordinasi ke BPKP Hitung Kerugian Negara

Satma IPK Unjukrasa Tuntut 35 Anggota DPRD Batubara Kembalikan Kerugian Negara Rp 3,1 Miliar

Polres Padangsidimpuan Tetapkan 3 Tersangka, Kerugian Negara Rp467 Juta Lebih

Kades Sampali Jadi Tersangka, Kerugian Negara Rp1,178 Triliun