Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 25 Agustus 2026
LIVE

KSP: Pengesahan KUHP Bukan untuk Membunuh Demokrasi

Redaksi - Sabtu, 17 Desember 2022 10:42 WIB
427 view
KSP: Pengesahan KUHP Bukan untuk Membunuh Demokrasi
(Foto: Dok/KSP)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sigit Pamungkas 
Jakarta (harianSIB.com)
Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022, salah satu isu yang mengemuka di publik adalah anggapan KUHP ditujukan menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk mematikan demokrasi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Sigit Pamungkas membantah hal tersebut. Menurutnya, KUHP merupakan sintesis dari pengalaman dan harapan demokrasi ke depan.

“KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Formulasi KUHP terkait kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari pengalaman kita berdemokrasi yang telah lalu sekaligus harapan keadaban berdemokrasi di masa depan,” tegas Sigit Pamungkas dalam keterangan persnya, Sabtu (17/11/2022).

Menurut Sigit, kebebasan berpendapat saat ini berada dalam situasi yang berbeda dari masa sebelumnya.

“Dulu kebebasan berpendapat di tengah lingkungan pembatasan partai, kontrol masyarakat sipil dan media. Sementara saat ini pilar-pilar demokrasi tersebut termasuk parlemen di buka bebas. Melalui mekanisme pemilu yang rutin supremasi sipil juga terjamin,” jelasnya.

Sigit juga menegaskan KUHP memang legacy Presiden Jokowi, namun baru akan berlaku secara efektif tiga tahun mendatang.

“Jadi terlalu berlebihan pandangan bahwa KUHP mematikan demokrasi," imbuh dia.

Senada hal tersebut, dalam perspektif geopolitik, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto mengingatkan pengesahan KUHP adalah bentuk penguatan otonomi strategis Indonesia yang diproyeksikan lewat kepentingan nasional Indonesia yang bersumber salah satunya dari paradigma hukum nasional.

“Keinginan Indonesia untuk mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif harus menjadi prioritas baru dalam membangun kolaborasi dengan negara lain,” ujar dia.

Andi Widjajanto lebih jauh menekankan kepentingan nasional tersebut justru bertujuan menjaga iklim demokrasi dan dapat diterjemahkan menjadi sikap Indonesia dalam kerangka hubungan luar negeri.

“Dengan pengesahan KUHP, kebutuhan Indonesia untuk menjaga sendi-sendi demokrasi di tengah merebaknya tren global tentang politik identitas, ujaran kebencian, serta politik hoaks harus menjadi rujukan utama dalam praktek diplomasi Indonesia,” katanya. (*)



Editor
:
SHARE:
Tags
kuhp bukan untuk membunuh demokrasi pengesahan kuhpksp
komentar
beritaTerbaru