Pupuk Bersubsidi untuk Petani Disalurkan Mulai Januari 2025

Jakarta (harianSIB.com)

Pasca penandatanganan kontrak perjanjian pengadaan dan pendistribusian antara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025,

" PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang bertugas siap mendistribusikan pupuk bersubsidi ," ungkap Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (25/12/2024), dikutip dari Antara.

Pupuk Indonesia, jelas Tri, siap menjalankan tugas distribusi ini berdasarkan hasil Rakortas di Bandung. Kami diminta mulai 1 Januari 2025 sudah dapat mendistribusikan kepada yang berhak. Tercatat ada sekitar 14,7 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK 2025, dan pihaknya telah mempersiapkannya.

Menurut Tri, per 23 Desember 2024, perusahaan telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,25 juta ton atau telah mencapai 100,5 persen dari kontrak yang ditetapkan pemerintah.

Adapun rinciannya terdiri atas pupuk urea sebesar 3,66 juta ton, pupuk NPK sebesar 3,49 juta ton, pupuk NPK formula khusus sebesar 42.706 ton, dan pupuk organik sebesar 46.521 ton.

Sementara, dari stok pupuk bersubsidi per 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menyediakan sebesar 1,47 juta ton yang terdiri atas pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi.

Adapun stok pupuk bersubsidi berjumlah 1,04 juta ton yang terdiri atas urea sebesar 546.758 ton, NPK sebesar 445.560 ton, NPK formula khusus sebesar 16.338 ton, dan organik sebesar 35.658 ton.

Sedangkan, stok pupuk nonsubsidi sebesar 428.619 ton yang terdiri atas urea sebesar 357.384 ton dan NPK sebesar 71.235 ton.

"Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia ada 1,4 juta ton dan ada sekitar 400 ribu ton tersedia di distributor dan kios, sehingga 1 Januari kita bisa distribusi. Harapannya para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, pupuknya tersedia, harapan Pak Presiden kita bisa mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya," kata Tri.

Kesiapan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025, menurutnya, juga karena dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3).