Letjen Kunto Tak Jadi Dicopot, Nicho: Hanya Presiden dan Menhan yang Punya Hak Veto

Jakarta(harianSIB.com)

Pegiat media sosial Nicho Silalahi menyoroti pencopotan dan pembatalan keputusan Panglima TNI yang dinilainya mengurangi kesakralan institusi tersebut.

Melalui akun X @Nicho_Silalahi, Nicho menyampaikan pendapatnya bahwa hak veto di tubuh TNI memang ada dan hanya dimiliki oleh dua sosok.

"Pembatalan ini menunjukkan bahwa hak veto pimpinan tertinggi di tubuh TNI itu nyata, dan hanya dua orang yang memiliki kewenangan tersebut: (1) Presiden, dan (2) Menteri Pertahanan," tulisnya dalam unggahan pada Sabtu (3/5/2025), dikutip dari Fajar.co.id.

Nicho juga menekankan, bahwa keberadaan hak veto membawa konsekuensi yang signifikan, termasuk kewajiban Panglima TNI untuk membatalkan keputusannya sendiri.

"Konsekuensi dari hak veto ini membuat Panglima TNI harus menarik kembali keputusannya. Sepanjang pengetahuan saya, ini merupakan kali pertama Panglima TNI membatalkan keputusan yang sudah diambil," jelasnya.

Seiring pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI yang sempat diumumkan termasuk Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Nicho pun melontarkan dua pertanyaan krusial.

Menurutnya, publik perlu mengetahui siapa yang sebenarnya memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Letjen Kunto dari jabatannya. Ia juga mempertanyakan, kapan Panglima TNI sendiri akan mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Pertanyaan-pertanyaan ini, kata Nicho, muncul setelah gelombang pembatalan mutasi yang mengundang tanda tanya besar di tubuh TNI. Ia bahkan sebelumnya pernah mengajukan pertanyaan terbuka kepada Presiden soal lingkaran kekuasaan yang bisa menyeret nama kepala negara dalam arus dugaan kudeta kekuasaan.

"Apakah pergantian ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kudeta kelas pak Prabowo?," tanya Nicho

Berdasarkan informasi terbaru, bahwa mutasi tujuh perwira TNI yang sebelumnya diatur berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, batal dilaksanakan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengungkapkan, alasan pembatalan mutasi Kunto dan enam pati TNI lainnya.

"Karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan situasi saat ini. Kira-kira itu yang bisa saya jawab," singkat Kristomei di Jakarta, Jumat (2/5/2025) malam.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengganti sejumlah perwira tinggi (pati) yang menduduki jabatan strategis salah satunya adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Letjen Kunto Arief Wibowo.

Di lain sisi, Kunto Arief baru mengemban jabatan Pangkogabwilhan I selama empat bulan yakni sejak Januari 2025. Putra dari Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu dikabarkan menduduki Staf Khusus KSAD.

Alasannya, rotasi dan mutasi ini bersamaan dengan jabatan strategis lainnya seperti Panglima Koarmada III dan Panglima Koopsud I.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin dan wajar dalam sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.

"Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme," ujarnya, Rabu 30 April 2025.(*)