Kejaksaan RI dan IDI Jejaki Kerja Sama Strategis, Bidang Penegakan Hukum Kesehatan Yustisial

Jakarta(harianSIB.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) jajaki Kerja Sama Strategis dalam Penegakan Hukum dan Kesehatan Yustisial.

Hal tersebut disampaikan Kapuspenkum Kejagung Dr Harli Siregar dalam keterangan tertulisnya yang dilansir ke media, Kamis (12/6/2025).

"Adanya rencana kerja sama terungkap saat Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana menerima audiensi PB IDI, Rabu (11/6/2025), di ruang rapat Wakil Jaksa Agung Jakarta", ujar Harli.

Ketua Umum PB IDI, Dr dr Slamet Budiarto, menyampaikan, audiensi ini bentuk silaturahim dari kepengurusan baru PB IDI dan bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan Kejaksaan RI.

Menurut Harli, PB IDI menawarkan kerja sama dengan Kejaksaan RI melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai bidang strategis, meliputi dukungan keahlian medis dalam proses penegakan hukum, penyuluhan dan edukasi hukum-kesehatan kepada tenaga medis.

Kemudian bidang pelaksanaan pemeriksaan medis forensik yang objektif dan profesional, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dalam penanggulangan masalah kesehatan yang berkaitan dengan aspek hukum.

Menanggapi hal tersebut, Plt Wakil Jaksa Agung menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana kerja sama melalui MoU.

Ia menekankan, kolaborasi Kejaksaan RI dan PB IDI sangat diperlukan, terutama menghadapi berlakunya UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mencakup pidana sosial, di mana rumah sakit menjadi salah satu tempat pelaksanaannya.

Audensi dihadiri JAM-Intel Reda Manthovani, para Direktur pada JAM Pidum, Kabiro Umum dan perwakilan Biro Hukum Kejagung. Sedang dari PB IDI, hadir Ketua Umum PB IDI, Dr dr Slamet Budiarto, SH MHKes dan jajaran pengurus lainnya. (*)