Sertifikat Lahan Transmigran Kalsel Dipulihkan, Komisi II: Usut Tuntas Oknum yang Terlibat Penghapusan Tanah

Jakarta (harianSIB.com)

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo, mengapresiasi langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang memastikan sertifikat tanah milik transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan dipulihkan setelah dinilai dibatalkan dengan dasar yang tidak tepat.

Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, menegaskan bahwa status lahan tersebut harus segera dipulihkan karena masyarakat memiliki bukti kuat berupa sertifikat hak milik yang sah. Menurutnya, negara tidak boleh kalah dalam melindungi hak-hak warga, khususnya para transmigran yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.

"Kami mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN yang responsif dan berpihak pada masyarakat. Sertifikat hak milik adalah bukti hukum yang kuat. Jika pembatalannya tidak didasarkan pada prosedur dan alasan yang tepat, maka pemulihannya adalah sebuah keharusan," ujar Edo, Sabtu (14/2/2026) seperti dikutip dari fraksipkb.com

Sebagaimana diketahui, pemerintah juga membatalkan hak pakai yang tumpang tindih serta membekukan izin tambang hingga persoalan lahan tersebut tuntas. Dalam upaya penyelesaian kasus ini, Menteri ATR/BPN telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi serta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Baca Juga:

• DPRD Simalungun Terima Audiensi Petani Nagori Purba Sari

Edo meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum-oknum, baik dari kantor pertanahan, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa, dalam proses penghapusan sertifikat milik masyarakat.

Ia menilai terdapat kejanggalan dalam penghapusan sertifikat warga, terlebih karena penghapusan tersebut dilakukan atas permintaan perusahaan tambang. Menurutnya, apabila sejak awal diketahui terjadi tumpang tindih antara konsesi tambang dan lahan warga, maka seharusnya pihak pertanahan memberikan peringatan kepada perusahaan, bukan justru membatalkan sertifikat milik masyarakat.

Jika memang terjadi tumpang tindih, seharusnya perusahaan yang diingatkan agar tidak mencaplok lahan warga. Bukan sebaliknya, sertifikat masyarakat yang dibatalkan. Ini sangat memprihatinkan dan harus diusut secara menyeluruh," tegasnya.

Selain pemulihan sertifikat, Edo juga mendesak pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tambang agar memberikan kompensasi dan ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian warga yang terdampak. Menurutnya, masyarakat telah mengalami kerugian material dan sosial yang tidak sedikit akibat persoalan tersebut.

"Pemulihan hak atas tanah harus dibarengi dengan pemulihan kerugian warga. Perusahaan wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, pada 2011 pemerintah memberi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) kepada PT SSC di wilayah tersebut. Konsesi yang didapatkan tambang batu bara tumpang tindih dengan lahan milik warga. PT SSC kemudian meminta BPN membatalkan SHM transmigran yang masuk area IUP perusahaan.

Pada April 2025, BPN Kalimantan Selatan kemudian mencabut 717 SHM seluas total 485 hektare. Pencabutan SHM ini membuat warga demonstrasi di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada 22 April 2025. (*)

Dewan Pers akan Jelaskan Kematian Jurnalis di Kalsel di Forum UNESCO

Divonis 6 Tahun Penjara, Hak Bupati HST Kalsel Dicabut 3 Tahun

Sederet PR dari Komisi III untuk Wakapolri dan Kabareskrim Baru

Komnas HAM Temukan Pelanggaran di Kasus Tewasnya Jurnalis di Kalsel

Setujui Kenaikan Anggaran Kejaksaan, Komisi III DPR RI Kunker ke Kejati DKI Jakarta

Kalapas Tanjunggusta Medan Dipromosikan Jadi Kadivpas Kanwil Kemenkumham Kalsel