UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Digugat ke MK

Pemohon juga mengatakan, Pasal 169 UU Pemilu memungkinkan bagi setiap Presiden yang sedang menjabat untuk mengusung anaknya atau adiknya atau anggota keluarga, kerabat dekat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pemilu presiden di mana presiden yang sedang menjabat itu adalah penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan Pemilu.

"Jika hal ini terjadi sama saja dengan menegasikan prinsip objektivitas hukum di mana pasti akan tercipta kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat (instrumentalistik) untuk melanggengkan kekuasaan keluarga," ungkap Pemohon. Dalam petitumnya, pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2.Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia.(*)

Labura Alokasikan Sekira Rp 36 M untuk Berobat Gratis Tahun 2026

BMKG: 20 Kabupaten di Sumut Rawan Longsor Maret 2026

Demo Cabut Surat Edaran Walikota Medan, Pendemo Bawa Meja Dagangan dan Daging Babi

Ribuan Massa Aksi Demo, Minta Walikota Medan Cabut Surat Edaran

Gandeng DUDI, SMKN 1 Siantar Gelar UKK Secara Mandiri

BBPOM Medan Pastikan 41 Sampel Takjil di Sergai dan Medan Aman dari Bahan Berbahaya