Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 30 Maret 2026

RDP dengan Komisi III, Amsal Sitepu : Saya Tidak Berwenang di Anggaran

Kejagung Bantah Intimidasi, Pemberian Brownies Bagian dari Program Jaksa Humanis
Redaksi - Senin, 30 Maret 2026 16:59 WIB
114 view
RDP dengan Komisi III, Amsal Sitepu : Saya Tidak Berwenang di Anggaran
Foto: Abid Raihan/kumparan
Videografer yang didakwa mark up anggaran pembuatan video 20 desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan komis III secara daring pada Kamis (30/3/2026).

Jakarta(harianSIB.com)

Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang didakwa mark-up anggaran pembuatan video profil 20 desa di Karo, mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Ia hadir secara daring pada Senin (30/3/2026)

Dalam kesempatan tersebut, Amsal menceritakan kronologi kasus yang menimpanya.

Kepada Ketua Komisi III Habiburokhman dkk, Amsal menyebut memulai jasa pembuatan video profil desa untuk bertahan hidup di era pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu demi bertahan hidup.

Biasanya, ia membuat video untuk wedding dan video clip musik. Proyeknya sepi karena pandemi menghantam saat itu. Ia pun banting setir dan membuka harga Rp 30 juta per desa.

Baca Juga:
Tiba-tiba, ia dituduh mark-up anggaran pembuatan video untuk 20 desa di Karo. Jaksa dan auditor menilai, ia menggelembungkan anggaran untuk beberapa jasanya, seperti ide, editing, dan lain-lain.

Kata Amsal, jaksa menilai jasa-jasa itu seharusnya gratis. "Dan sampai saat ini pun saya tidak sebenarnya saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan di dalam persidangan itu, saya menemukan bahwa di dalam LHP, ditemukan bahwa, mark-up ditemukan karena ada item yang di-nol-kan oleh auditor dan diamini oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya," jelas Amsal seperti dikutip dari kumparan.com

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Gunakan Kartu Kredit Pemerintah Untuk Main Judol, Mantan Camat Medan Maimun Diusuljan Dipecat dari ASN
DPRD Tebingtinggi Serahkan Dokumen Pengajuan Hak Interpelasi Kepada Pimpinan DPRD
Viral Tolak Pasien Kritis, DPRD Tebingtinggi Gelar RDP dan Desak Dirut RSKP Dicopot
DPRD SU "Ultimatum" PT Pertamina Stop Antrian Beli BBM Paling Lambat 10 Desember
Paul Simanjuntak Kecewa Anggaran Rp 1,5 Trilun Bank Dunia Atasi Banjir Tidak Dimanfaatkan Pemko Medan
Warga Demo ke DPRD Deliserdang Tuding Suara Mesin PT Leomas Sunggal Ganggu Tidur
komentar
beritaTerbaru