Deddy Sitorus Dorong Wapres dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

Jakarta(harianSIB.com)

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun.

Hal itu dikatakan Dedy dalam rapat Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026), seperti diberitakan Kompas.com.

Deddy menilai pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN penting agar gedung-gedung yang sudah berdiri tidak terbengkalai dan rusak karena tidak digunakan.

Ia bahkan mengusulkan agar Wakil Presiden serta sejumlah kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi mulai berkantor dan berkegiatan dari IKN.

Baca Juga:

• 3,7 Juta Kendaraan Lintasi Tol Nusantara saat Mudik Lebaran

Selain itu, Deddy mendorong agar kementerian menempatkan pejabatnya secara bergiliran untuk bekerja dari IKN. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemindahan ibu kota berjalan sepenuhnya.

Deddy juga menyoroti masih banyak kementerian yang belum memiliki gedung permanen dan masih menyewa gedung swasta. Ia menilai kondisi tersebut tidak efisien jika dibandingkan dengan pemanfaatan gedung yang telah tersedia di IKN.

Dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deddy bahkan mendorong agar Kementerian Dalam Negeri menjadi pionir dalam memulai aktivitas kerja di IKN.

Lebih lanjut, ia meminta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemanfaatan gedung di IKN segera dioptimalkan.

Menurut Deddy, pembangunan IKN memang merupakan proyek jangka panjang. Namun, fasilitas yang telah rampung seharusnya sudah mulai digunakan agar tidak membebani anggaran negara tanpa manfaat nyata. (*)

Salmon Sumihar Sagala: Keputusan Pemerintah Batalkan Rencana Pembelajaran Daring April 2026 Sudah Tepat

Menko PMK dan Kapolri Tinjau Penanganan Bencana Sumut dari Silangit Taput

Kunjungi Tapteng, Menko PMK Sampaikan Perintah Presiden Kerahkan Kekuatan Nasional

BPS Karo Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Moderamen GBKP untuk Sensus Ekonomi 2026

MK Batalkan Hak Guna Lahan di IKN 190 Tahun, Ini Respon Nusron

MK: Penguasaan Tanah Ratusan Tahun di IKN Tak Punya Kekuatan Hukum