Mendagri Terbitkan Surat Edaran WFH untuk ASN di Pemerintah Daerah

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pelaksanaan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah (pemda). "Kami sudah menandatangani surat edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Maret 2026 hari ini," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026) dikutip dari kompas.com

Surat Edaran tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditandatangani 31 Maret 2026 ditujukan kepada kepala daerah seluruh Indonesia. Dilihat dari edaran itu, kebijakan yang dimuat berlaku mulai Rabu, 1 April 2026. Adapun kebijakan WFH ditetapkan setiap hari Jumat.

"Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan," tulis salah satu poin surat edaran tersebut. Baca juga: Menteri PANRB Siapkan Evaluasi Kinerja ASN Usai Kebijakan WFH Tiap Jumat Setiap gubernur, bupati, dan wali kota diminta ikut mendorong terciptanya tujuan pelaksanaan WFH ini.

Dalam edaran yang sama disebutkan tujuan WFH di antaranya untuk transformasi budaya kerja ASN yang efektif dan efisien, akselerasi layanan digital pemerintah daerah, efisiensi sumber daya, mengurangi polusi akibat berkurangnya mobiitas, serta mendorong ASN memiliki budaya hidup sehat. Kepala daerah juga diminta mengatur jadwal kerja WFH dan WFO (work from office) sesuai dengan komposisi dan proporsi ASN.

Baca Juga:

• Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Huntap Korban Longsor Taput

Kemudian, Tito meminta kepala daerah untuk mendorong penguatan layanan digital. "Bagi daerah yang belum tersedia infrastruktur layanan digital, dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah," tulisnya Edaran yang sama juga mengatur agar selama pelaksanaan WFH, setiap ASN betul bekerja dari rumah atau tempat tinggal yang menjadi domisilinya.

Mereka yang tidak boleh WFH Di aturan yang sama, sejumlah pejabat dan unit kerja pemerintah daerah dikecualikan dari kebijakan WFH setiap Jumat. Di tingkat provinsi, jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama tidak boleh WFH. Mereka harus tetap ke kantor. Di tingkat kabupaten/kota, jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator (eselon III), camat, lurah, dan kepala desa tidak boleh WFH. Sementara unit-unit sektor pelayanan publik juga dikecualikan dari kebijakan WFH setiap Jumat. (*)

Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Huntap Korban Longsor Taput

Tinjau BPSP di Humbahas, Mendagri Apresiasi Gerak Cepat Bupati Humbahas Tangani Pasca Bencana

Bantuan Kemanusiaan Presiden RI Diterima Pemkab Tapteng

Wagub Sumut Surya Ikuti Rakor Penyaluran Bantuan Presiden bagi Korban Bencana

PSEL Medan Raya Mulai Dipersiapkan, Pemko Medan Bebaskan Lahan dan Siapkan Anggaran 2026

Bupati Deliserdang Sidak Delimas, Tegaskan Aset Daerah Harus Diamankan